-- Diikuti 61 Peserta, Lima dari Provinsi Tetangga
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Rabu (14/8) menjadi catatan sejarah dalam penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Untuk kali perdana setelah 17 tahun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyelenggarakan PKN tingkat II. Pelatihan ini menjadi persyaratan bagi ASN mengembangkan karier birokrasi untuk promosi jabatan eselon II.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio menyampaikan rasa bangga atas dilaksanakannya PKN II setelah 17 tahun vakum. Kepercayaan ini tak lepas pencapaian akreditasi bintang I yang diperoleh BPSDM sebagai lembaga pelatihan. Selain itu, akreditasi A untuk program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
“Prestasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen besar BPSDM, tetapi juga kapasitas dan kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan berkualitas tinggi yang siap menghadapi tantangan zaman. PKN II ini diharapkan melahirkan pemimpin yang berdampak dan pemimpin yang berpengaruh,” pesannya.
Deputi Bidang Penyelenggaraan BANGKOM ASN LAN-RI Basseng memberikan apresiasi jajaran pimpinan Pemprov Sultra yang telah berkolaborasi dengan LAN mempersiapkan PKN Tingkat II ini. Ia berharap penyelenggaraan PKN II dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada PKN II saja tetapi melebar pada pengembangan potensi yang lain,” harapnya.
Kepala BPDSM Syahruddin Nurdin mengungkapkan perjuangan untuk bisa mendapat mandat melaksanakan PKN II ini cukup panjang karena berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga.
“Perjuangan ini tidaklah mudah. Kita berjuang terus dari akreditasi C hingga 2020 berubah menjadi B. Namun itu belum cukup hingga tahun 2023 BPSDM berhasil mencapai akreditasi A. Itulah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan PKN II ini,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Sultra ini menekankan pentingnya disiplin selama pelaksanaan PKN II. Pasalnya, pelatihan ini sangat ketat. Apabila satu peserta melanggar dan alpanya cukup 27 JP secara akumulasi 4 bulan, baik itu klasikal, mandiri dan blended learning akan langsung dikeluarkan dari pelatihan.
“Pelatihan ini diikuti oleh 61 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Bukan hanya urusan dari provinsi dan kabupaten/kita di Sultra, namun juga dari provinsi lain,” ujarnya. (b/rah/m1)
