KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Perjalanan dinas pejabat kerap hanya menghabiskan anggaran semata dan minim dampak positif untuk pembangunan daerah. Mayoritas, hanya bertujuan pada agenda konsultasi atau menghadiri kegiatan seremonial. Padahal idealnya, usai melakukan perjalanan dinas, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon lainnya dapat memacu percepatan pembangunan dengan membangun jejaring. Mendatangkan anggaran yang diproyeksikan untuk membangun Kabupaten Buton Utara (Butur).
Kini, Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah, memberi penegasan kembali dan memberlakukan kewajiban bagi kepala OPD untuk membuat laporan tertulis tujuan serta manfaat perjalanan dinas yang mereka ikuti, bagi daerah.
“Bagi kepala OPD yang melakukan perjalanan ke luar daerah apabila telah kembali, haruslah memberikan laporan tertulisnya kepada bupati, bukan lewat WhatsApp (WA). Begitu juga dengan ASN lainnya. Agar laporkan kepada atasannya yakni Sekretaris Kabupaten atau pimpinan OPD agar kegiatan perjalanan dinasnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ridwan Zakariah, kemarin.
Mantan Sekretaris Kabupaten Buton itu juga mengimbau, segenap ASN Butur agar jangan berspekulasi dalam menghadapi Pilkada.
“Tidak perlu dengan cara berlebihan apalagi terang-terangan pada kegiatan politik praktis. Dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara disebutkan, bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk itu saya mengharapkan setiap ASN bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dengan berpegang pada prinsip netralitas,” pinta Butur-1 tersebut.
Ridwan Zakariah menyebut, diera digitalisasi ini, mudah saja orang berbuat baik menjadi tidak baik dan begitu juga sebaliknya. Untuk itu, bupati dua periode tersebut mengharapkan ASN tidak terpancing dengan arus serta dinamika yang ada saat ini. “Politik itu satu menit bisa berubah,” tandasnya. (b/had)
