-- Cegah Stunting
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam upaya penanggulangan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan koordinasi teknis penguatan keluarga berencana (KB) pasca persalinan. Itu merupakan salah satu langkah menurunkan prevalensi angka stunting 2024 di Sultra sebesar 14 persen.
“KB pasca persalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi sejak pasca kelahiran bayi. KB Pasca persalinan merupakan salah satu upaya pendukung dan sesuai dengan arah kebijakan BKKBN yaitu dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB pasca persalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Drs. Asmar, dalam sambutannya saat membuka pertemuan koordinasi teknis penguatan KB pasca persalinan di Hotel Plaza Inn, pekan lalu.
Selain itu, kata dia, manfaat KB paska persalinan yaitu penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi segera setelah Ibu melahirkan atau pada saat masa nifas.
Sampai Agustus 2024, capaian KB pasca persalinan Sultra berada pada angka 20.912 atau sekitar 59,4% dari target yang ditetapkan. Dengan waktu yang tersisa beberapa bulan lagi, ia berharap kepada OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk mengoptimalkan pelayanan KB pasca persalinan. Apalagi saat ini terbantu dengan adanya tim pendamping keluarga untuk menyosialisasikan KB pasca persalinan pada pendampingan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan.
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KB dan Kespro BKKBN Sultra, dr. Fithriyani Abu Kasim, menyampaikan, dalam rangka menjarangkan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, maka penting untuk memastikan tim pendamping keluarga bekerja untuk menyosialisasikan KB pasca persalinan pada kegiatan kegiatan pendampingan baik pendampingan calon pengantn, ibu hamil dan pasca persalinan.
“Paska persalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting. Selain itu, manfaat KB pasca persalinan ialah penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi segera setelah Ibu melahirkan atau pada saat masa nifas,” Kata Fithriyani. (ris)
