--Sukses Beri Layanan Kesehatan Gratis kepada 98 Persen Warga
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan, Kamis (8/8/2024). Penghargaan diberikan, karena Pemkot Kendari berhasil mengcover 98 persen warga mendapatkan layanan kesehatan gratis. Muhammad Yusup mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya, sukses Pemerintah Kota Kendari meraih penghargaan UHC, tak lepas dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
"Masyarakat Kota Kendari, bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit, maupun layanan kesehatan pemerintah lainnya. Bagi yang tidak mampu, pemerintah membantu melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)," ungkap Muhammad Yusup usai menerima penghargaan UHC, Kamis (8/8/2024).
Mantan Pj Bupati Buteng ini menambahkan, kesadaran masyarakat, ikut serta dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), juga menjadi pendukung Pemkot Kendari dalam mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.
"Kami terus berusaha, supaya semua masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan layak dan gratis. Ini menjadi komitmen kita bersama," tegasnya.
Diserahkan Wapres Ma'ruf Amin
Penghargaan UHC diserahkan langsung Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin di Jakarta, Kamis (8/8/2024). Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menerima langsung penghargaan tersebut.
Ma'ruf Amin menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah, yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
"Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan, komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulisnya.
Apresiasi Dukungan Kepala Daerah
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengapresiasi dan mengucapkan Terima kasih atas dukungan kepala daerah dalam menyukseskan program JKN.
Dia menjelaskan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan, bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron dalam keterangan tertulisnya.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," bebernya.
Ghufron menambahkan, tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," terangnya.
BPJS Kesehatan Terus Berinovasi
Lebih jauh Ghufron menjelaskan, berbagai inovasi telah dikembangkan BPJS Kesehatan untuk memudahkan layanan masyarakat. Seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
"Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.
"Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta unuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama," kata Ghufron.
Selain itu, Ghufron menuturkan fitur iCare JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.
"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN," tandas Ghufron.
Turut menerima penghargaan UHC Award tersebut adalah Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto. Sultra tercatat sebagai salah satu diantara 12 provinsi yang menerima penghargaan UHC kategori utama. (b/ags)
