-- Oleh : Molesara Penulis adalah Komunitas Pemerhati Demokrasi Sultra
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam, terutama di sektor pertambangan. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia. Selain nikel, Sulawesi Tenggara juga memiliki cadangan aspal alami dan emas yang cukup signifikan. Kekayaan sumber daya alam ini tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal, tetapi juga bagi pendapatan nasional Indonesia.
Selain sektor pertambangan, Sulawesi Tenggara juga memiliki potensi besar di sektor perikanan. Letaknya yang strategis di jalur perairan utama Indonesia memberikan keuntungan tersendiri. Perairan Sulawesi Tenggara dikenal kaya akan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, menjadikannya sebagai salah satu sentra perikanan di wilayah timur Indonesia. Kehutanan juga menjadi salah satu sektor potensial dengan luasnya hutan dan ragam jenis tanaman endemik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan konservasi. Tidak hanya unggul dalam kekayaan alam, Sulawesi Tenggara juga memiliki sumber daya manusia berkualitas.
Provinsi ini dihuni oleh banyak akademisi, profesional, serta tokoh masyarakat yang berpotensi besar dalam menggerakkan berbagai sektor pembangunan. Banyak dari mereka terlibat aktif dalam pendidikan, riset, dan pengembangan komunitas, menciptakan generasi yang kompeten dan berdaya saing.
Dengan kombinasi kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas, Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Optimalisasi kedua potensi ini dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dapat membawa Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih maju, menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.
*Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah
Sistem politik di Sultra menunjukkan kecenderungan kuat terhadap praktik politik uang. Fenomena ini, meskipun memiliki potensi besar untuk harus diubah, masih menjadi hambatan besar bagi demokrasi yang sehat di daerah ini. Calon yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus memiliki sumber dana yang substansial. Hal ini terjadi karena partai politik berfungsi hampir seperti pelelang, menjual rekomendasi berdasarkan jumlah kursi yang dimilikinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut sangatlah besar, dan sering kali di luar jangkauan bagi calon-calon yang berpotensi namun tidak memiliki dukungan finansial yang cukup. Tindakan partai politik yang menetapkan tarif untuk rekomendasi ini tidak hanya mempersempit akses bagi calon yang berkompeten namun kurang dana, tetapi juga merusak integritas dari proses pemilihan itu sendiri.
Situasi ini diperburuk dengan adanya ‘calo politik’, orang-orang yang menawarkan akses lebih mudah ke partai politik demi imbalan finansial yang tidak sedikit. Para calo politik ini mempermainkan sistem dengan memanfaatkan keinginan calon untuk mendapatkan rekomendasi dengan cara yang lebih cepat dan kurang transparan. Keberadaan mereka hanya menambah lapisan baru korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilihan.
Realita bahwa calon kepala daerah harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk hanya sekedar mendapat dukungan partai politik menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan finansial di dalam sistem politik Sultra. Dalam jangka panjang, praktik politik uang ini tidak hanya menghalangi calon-calon yang potensial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan umum dan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, fenomena politik uang ini perlu menjadi fokus utama dalam upaya reformasi sistem politik di Sultra untuk memastikan bahwa masa depan daerah ini benar-benar di tangan orang yang berkompeten, bukan hanya mereka yang berduit.
*Dampak Negatif Politik Uang terhadap Masyarakat dan Pembangunan
Politik uang atau money politics telah menjadi salah satu isu yang cukup meresahkan dalam setiap perhelatan pilkada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Fenomena ini tidak hanya merusak moralitas calon kepala daerah, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat dan pembangunan daerah tersebut. Praktik politik uang menciptakan budaya di mana masyarakat mulai terbiasa dengan uang sogokan dan menganggapnya sebagai hak yang seharusnya mereka terima dalam setiap pemilihan.
Konsekuensinya, integritas proses demokrasi terancam karena keputusan politik didasarkan pada transaksi finansial, bukan pada kebijakan atau kapabilitas calon pemimpin.
Apabila seorang pemimpin daerah terpilih melalui praktik politik uang, mereka kemungkinan besar akan berupaya untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pada akhirnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan sektor kesehatan justru tersedot untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak ekonomis dari korupsi ini sangat signifikan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial.
Pada tataran masyarakat, politik uang cenderung memupuk apatisme politik. Ketika masyarakat melihat bahwa proses politik dapat dibeli dan dimanipulasi, rasa percaya terhadap sistem pemerintahan dan institusi politik kian menipis. Konsekuensi sosio-ekonomis juga tidak dapat diabaikan; pembangunan yang terbengkalai menyebabkan kemiskinan tetap menjadi masalah utama di Sulawesi Tenggara. Masyarakat yang berharap ada perubahan positif malah mendapati keadaan yang semakin buruk, di mana pemimpin yang terpilih tidak fokus pada kesejahteraan rakyat melainkan pada keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, fenomena politik uang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Perlu adanya komitmen untuk meningkatkan integritas proses pemilihan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan kompeten, demi masa depan Sultra yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi dan ketidakadilan.
*Solusi untuk Masa Depan Sultra yang Lebih Baik
Sultra dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Namun, meski di tengah kekayaan alam yang melimpah, kemiskinan masih menjadi masalah besar yang menghantui provinsi ini. Perubahan mendasar dalam pendekatan politik dan kepemimpinan di Sultra adalah kunci untuk mencapai potensi penuh provinsi ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Politik yang sehat adalah langkah pertama. Partai politik harus berhenti memperjualbelikan rekomendasi calon pemimpin. Memilih pemimpin bukan berdasarkan kekuatan finansial tetapi berdasarkan visi, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan daerah adalah sebuah keharusan.
Calon-calon yang memiliki visi kuat untuk kemajuan Sultra dan didorong oleh semangat untuk membebaskan daerah ini dari jerat kemiskinan harus diutamakan. Selain itu, rakyat Sultra memegang peran kritis dalam menentukan masa depannya. Kewaspadaan masyarakat terhadap janji-janji manis dan uang sogokan selama masa kampanye perlu terus ditingkatkan. Rakyat Sultra harus lebih kritis dan tidak mudah terbujuk oleh rayuan sementara yang tidak membawa perubahan jangka panjang.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dan dalam memantau kinerja pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar bekerja untuk kesejahteraan daerah.
Untuk menciptakan perubahan yang signifikan, Sultra membutuhkan pemimpin yang jujur dan berintegritas tinggi. Individu dengan visi yang jelas untuk pengembangan provinsi, yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, harus diberi kepercayaan memegang tampuk kepemimpinan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pengembangan pendidikan yang merata, dan perbaikan layanan kesehatan dapat dijalankan dengan lebih efektif, sehingga memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.
Hanya dengan memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen dan mengintegrasikan perubahan tersebut di semua tingkatan, Sultra dapat mencapai potensi penuhnya. Masa depan yang lebih baik tidak hanya menjadi mimpi tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini. Sultra mampu meraih masa depan cerah jika semua pihak mau berkontribusi secara signifikan demi tujuan bersama. (*)
