-- Visi dan Misi Harus Sejalan RPJPD.
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kota Kendari terus bertransformasi. Sebagai ibukota dan beranda Sulawesi Tenggara (Sultra), konsep pembangunan telah disusun secara matang. Seperti apa gambaran Kota Lulo di masa depan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup meminta visi, misi dan program Calon Kepala Daerah (Cakada) harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan begitu, program pembangunan tetap terarah dan terus berkesinambungan.
“Visi dan misi ini bisa menjadi bahan dialog yang membangun. Dengan adanya kesamaan tujuan dan orientasi, kita dapat saling mendukung dan melengkapi,” pesan Yusup ketika membuka sosialisasi penyusunan visi, misi, dan program bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari kemarin.
Orang nomor satu di Kota Kendari ini menekankan pentingnya visi dan misi yang disusun para balon. Mengingat dokumen yang disusun bukan hanya sebagai panduan, tetapi juga sebagai bahan diskusi yang konstruktif terutama pada debat kandidat balon kepala daerah.
Untuk itulah, kandidat harus mampu menghadirkan ide baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kota Kendari. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dan semakin kompleks.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuturkan pentingnya pendidikan politik menjelang Pilkada serentak 2024 November mendatang.
“Mari kita memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat. Selain itu, perlunya menolak tindakan yang dapat mencederai demokrasi, seperti penyebaran fitnah dan kebencian serta black campaign (kampanye hitam)," ajak Yusup. Sementara itu, Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh menjelaskan sosialisasi ini merupakan bagian dari arahan KPU serta regulasi yang mengatur pencalonan.
“Kita mengikuti Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang pencalonan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” ungkap Jumwal.
Ia menambahkan calon kepala daerah diharapkan menyusun visi, misi dan program yang sesuai dengan RPJPD. “Dokumen resmi yang disusun akan menjadi bagian penting dari proses pencalonan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain aspek teknis dan regulasi, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya partisipasi pemilih. Penekanan diberikan pada penyusunan daftar pemilih yang akurat serta peran partai politik dalam memastikan bahwa konstituennya terdaftar dengan benar.
"Karena acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik yang nantinya akan mengusung calon kepala daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen semua pihak untuk menjadikan Pilkada 2024 sebagai ajang demokrasi yang berkualitas, transparan, dan berintegritas," pungkasnya. (b/ags)
