--Pengamat: Parpol Bisa Pindah Dukungan Jelang Pendaftaran di KPU
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Pilgub) Sultra 2024, hampir pasti akan diikuti empat kandidat. Bisa juga hanya tiga kandidat. Tergantung perkembangan dukungan partai politik (parpol) dalam 30 hari ke depan atau sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Empat kandidat yang potensi maju Pilgub Sultra adalah Andi Sumangerukka, Tina Nur Alam, Lukman Abunawas dan Ruksamin. Arah dukungan parpol, pemilik kursi DPRD Sultra mengarah kepada empat figur tersebut.
Sejauh ini, keempat kandidat sudah mendaptkan dukungan parpol. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas dan La Ode Ida, sudah mendapat dukungan PDIP 6 kursi, Demokrat 4 kursi dan PKB 3 kursi.
Dari tiga parpol itu, baru Partai Demokrat yang mengeluarkan surat B1KWK atau dokumen resmi sebagai syarat mendaftar di KPU. Sementara, PDIP baru rekomendasi dan PKB hanya surat tugas (ST).
Begitu juga dengan Bakal Calon Gubernur Sultra, Tina Nur Alam. Sejauh ini sudah mendapatkan rekomendasi Partai NasDem 6 kursi, PKS 4 kursi dan surat tugas Partai Golkar 6 kursi.
Bakal Calon Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka juga situasinya sama. Saat ini sudah mendapat rekomendasi PPP (3 kursi) dan Partai Gerindra (5 kursi).
Termasuk Bakal Calon Gubernur Ruksamin juga masih harus bekerja keras mencari dukungan Parpol. Saat ini, sudah dapat dukungan PBB (4 kursi) dan surat tugas dari PAN (3 kursi).
Melihat situasi tersebut, Pengamat Politik Sultra Dr. Muh Najib Husain menilai, perebutan dukungan parpol di Pilgub Sultra, masih sangat dinamis. Semuanya masih bisa berubah. Kandidat perlu mewaspadai manuver parpol di injury time atau jelang pendaftaran di KPU.
Menurut Najib, beberapa kandidat telah mengantongi rekomendasi yang cukup untuk mendaftar di KPU nanti, seperti Tina Nur Alam dan Lukman Abunawas. Hanya saja, belum ada jaminan kekuatan (dukungan parpol) tersebut, bertahan sampai masa pendaftaran dibuka.
“Tina Nur Alam dan Lukman Abunawas saat ini berada pada tahap aman. Tinggal bagaimana mereka menjaga dukungan yang diterima, sampai babak pendaftaran di KPU,” ungkap Dr. Muh Najib Husain kepada Kendari Pos, Minggu (28/7/2024).
Doktor komunikasi politik jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mencontohkan, betapa dukungan parpol sangat dinamis di Pilgub. Ketika Pilgub Sultra 2018, PPP yang awalnya mendukung Asrun-Hugua, berubah haluan, berbalik mengusung pasangan Rusda Mahmud-Syafei Kahar.
“Situasi itu menjadi pembelajaran politik, bahwa dukungan parpol tidak bersifat mutlak. Sebelum mendaftar di KPU, arah dukungan bisa berubah,” ujar Dr Najib Husain.
FAKTOR WAKIL MENENTUKAN
Lebih jauh Doktor Najib Husain menjelaskan, faktor 02 atau wakil, juga menjadi bagian sentral partai politik dalam memberikan dukungan. Tina Nur Alam, Ruksamin dan Andi Sumangerukka, belum menentukan wakil. Baru Lukman Abunawas dan La Ode Ida yang resmi berpasangan. Tiga kandidat itu, masih berhitung siapa sosok wakil yang akan diajak bertarung nanti.
Karena posisi wakil, bisa mempengaruhi parpol. Baik mendukung atau sebaliknya. Disatu sisi, parpol besar seperti Golkar 6 kursi dan Gerindra 5 kursi, bisa saja mempersiapkan 02 untuk di dorong maju di pilgub.
“Bisa saja parpol yang tersisa saat ini, memetakan syarat untuk mendapatkan dukungan harus menggandeng 02 dari kader partainya. Nah, atas dasar itu, tidak terburu-buru menentukan wakil, menjadi bagian strategi ideal,” terangnya.
Kata dia, menentukan wakil mesti cermat. Karena bisa jadi bumerang ketika yang dijadikan sebagai 02, tidak sejalan dengan keinginan parpol. Bisa menjauhkan dukungan parpol. Ketika seorang figur terlebih dahulu menunggu dan memastikan memperoleh dukungan parpol, maka komunikasi 02 bisa dirajut setelahnya.
Argumentasi lain yang menjadi sorotan, dalam mendapatkan rekomendasi B1 KWK mesti ada sosok wakil. Makanya di Sultra baru Lukman Abunawas dan La Ode Ida yang baru mendapatkan B1KWK dari partai Demokrat. Sementara kandidat lain sangat hati-hati. Karena jika keliru menetapkan wakil, maka bisa menjadi bumerang.
Dr. Najib mencontohkan kasus di DKI Jakarta baru-baru ini. Ketika PKS sigap mengumumkan Anies-Sohibul Iman sebagai kandidat yang didukung di pilgub, menimbulkan resistensi dari parpol lain.
“Ini juga mesti mendapat perhatian para kandidat. Setiap bakal calon gubernur mesti waspada manuver parpol. Jangan terlalu percaya diri tinggi. Karena jika over confidence, bisa saja partai yang sudah ada dalam genggaman, melepas dukungan dan beralih ke figur lain,” pesannya. .
“Detik-detik terakhir ini para kandidat akan dilihat kelihaiannya dalam melakukan lobi politik, untuk mendapatkan rekomendasi partai. Kemungkinan ada kejutan di Agustus 2024 nanti,” jelasnya.
MENJAGA KOMUNIKASI PARPOL
Najib menjelaskan, pasangan Lukman Abunawas- La Ode Ida yang telah mengantongi dukungan PDIP, Demokrat dan PKB, harus konsisten membangun konsolidasi antar partai sesama koalisi. Tujuannya untuk menyatukan harmonisasi misi politik ke depan.
Termasuk juga Tina Nur Alam maupun Andi Sumangerukka dan Ruksamin. Ketika hal itu tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka potensi goyangan koalisi yang telah dibangun akan terjadi.
“Komunikasi politik internal koalisi sangat sentral, untuk menghindari kemungkinan manuver dari figur lain. Karena selama belum mendaftar di KPU, maka rekomendasi B1KWK masih bisa berubah,” tegas Dr Najib.
Dia menambahkan, nanti dinyatakan permainan perebutan dukungan parpol berakhir, ketika telah mendaftar di KPU. Jika belum mendaftar, maka celah berubah haluan dukungan, masih terbuka lebar. “Manuver ini yang mesti diwaspdai para kandidat,” imbuhnya.
RESPON PARPOL
Sejumlah petinggi partai politik mengakui, dukungan parpol masih bersifat sementara. Artinya, semua masih bisa berubah, sebelum pendaftaran di KPU. Salah satunya disampaikan Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi.
Menurut Tahir, rekomendasi NasDem kepada Tina Nur Alam belum B1KWK. Artinya, potensi berubah masih bisa saja terjadi. Nantinya, akan dilihat berbagai syarat yang telah diintruksikan untuk dipenuhi seperti mencari parpol koalisi, wakil yang tepat, dan tingkat elektabilitas.
“NasDem ingin menang di Pilgub Sultra. Sangat teliti dan cermat mendukung figur. Dan saat ini semua kandidat seperti Andi Sumangerukka, Ruksamin, dan Lukman Abunawas juga menjalin hubungan komunikasi dengan NasDem,” kata Tahir Lakimi kepada Kendari Pos, Minggu (28/7/2024).
Partai NasDem akan mengeluarkan rekomendasi B1KWK Agustus 2024. Nantinya DPP akan mengeluarkan keputusan, lalu diserahkan kepada Ketua DPW Nasdem Sultra, Ali Mazi.
“B1KWK adalah produk DPP. Penyerahannya langsung kepada figur yang didukung oleh Ketua DPW NasDem Ali Mazi,” ujar Tahir.
Tahir menambahkan, selama bakal pasangan calon di pilgub, belum mendaftar di KPU, maka rekomendasi apapun termasuk B1KWK, belum bisa dinyatakan aman. Pasalnya, politik bersifat tidak mutlak dan begitu dinamis. Kapan pun berubah, masih bisa terjadi.
“Hanya saja, bagi yang menerima rekomendasi dengan beberapa poin yang disyaratkan, artinya figur tersebut dipercaya dipersiapkan untuk diusung,” tandasnya.
Senada disampaikan Sekretaris DPD I Golkar Sultra, Muhammad Basri. Dia mengatakan, saat ini Partai Golkar sedang menunggu hasil survei SMRC, terkait dukungan di Pilgub Sultra. Hasil survei tersebut, akan dirilis akhir bulan ini.
“Soal dukungan Golkar di pilgub belum ada, apalagi B1KWK. Informasi terakhir akan dirilis pertengahan Agustus 2024,” kata Muhammad Basri kepada Kendari Pos, Minggu (28/7/2024).
Terkait adanya surat tugas DPP Golkar kepada Tina Nur Alam, kata dia, sejatinya hal itu bukan bagian kebiasaan Golkar selama ini. Karena Golkar senantiasa menunggu hasil survei, lalu mengeluarkan keputusan dukungan kepada figur berupa rekomendasi B1KWK.
“Surat tugas kepada Tina Nur Alam belum final, karena hal itu bukan B1KWK. Artinya potensi berubah bisa saja terjadi. Kita menunggu saja keputusan DPP seperti apa,” pungkasnya. (b/ali/ing)
