Dua Fakultas UHO Tetapkan Pelarangan Terima Hadiahdan Pungutan

  • Bagikan
Dr. Nur Arafah, M. Si. Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Dr. Nur Arafah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UHO

-- Implementasi Pencanangan Zona Integritas WBK

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Menindaklanjuti adanya pencanangan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi yang telah dilakukan oleh 12 fakultas dan 1 Pascasarjana beberapa waktu lalu. Kini dua fakultas diantaranya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Peternakan (FPt) Universitas Halu Oleo telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan menerima hadiah dan pungutan. Hal tersebut dibenarkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UHO, Dr. Nur Arafah, M.Si.

Saat ditemui, Dr. Nur Arafah mengatakan bahwa setelah adanya pencanangan ZI WBK yang dilakukan oleh 12 fakultas dan 1 Pascasarjana. Kini dua fakultas diantaranya telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan menerima hadiah dan pungutan. "Adanya pencanangan ZI WBK, setiap unit harus menyiapkan mekanisme pelaporan, artinya tempat untuk mahasiswa melapor dengan aman itu," ujarnya saat diwawancara.

Dr Nur Arafah menjelaskan, bahwa adapun isi surat edaran yang dikeluarkan yakni Pertama, dosen dan tenaga kependidikan dilarang meminta, memungut iuran dan/atau pungutan liar, menerima hadiah, bingkisan atau pemberian bentuk apapun dari mahasiswa atau dari pihak lainnya yang mengarah pada tindakan gratifikasi pada seluruh kegiatan pelayanan tridharma yang belum diatur dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Peternakan dan Universitas Halu Oleo.

Kedua, mahasiswa dilarang memberi hadiah, bingkisan atau pemberian dalam bentuk apapun (barang atau uang) kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan baik diminta maupun sukarela terkait dengan pelayanan tridharma, seperti kuliah, praktikum, pembimbingan Skripsi dan Tesis, seminar (proposal dan hasil), ujian Magang Profesi dan Ujian Skripsi dan/ atau Tesis yang tidak sesuai/belum diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Para pihak (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) yang diketahui secara langsung atau dilaporkan melanggar larangan pada point 1 dan point 2, akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Khusus bagi mahasiswa yang diketahui secara langsung atau dilaporkan melanggar larangan pada point 2, dapat dikenakan sanksi yang dapat berkonsekuensi terhadap kelancaran proses dan tahapan administrasi akademik selanjutnya,” jelasnya.

Ia juga menyebut, bahwa dalam surat edaran tersebut sudah jelas Jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi, salah satunya contohnya yakni menyiapkan konsumsi saat ujian. "Kecuali dosen atau Program Studi yang menyiapkan itu boleh. Tetapi kalau mahasiswa yang menyiapkan itu tidak boleh," ucapnya.

Saat ini dua fakultas tersebut kata dia, sudah mengeluarkan surat edarannya. Dan untuk 10 dan 1 Pascasarjana lainnya itu mempunyai mekanisme lain untuk menerapkan ZI WBK di unit masing-masing. "Yang jelas semua fakultas itu harus menerapkan hal tersebut. Kalau sudah ada edaran paling tidak mahasiswa sudah mempunyai landasan untuk menolak adanya hal-hal yang kita tidak inginkan. Diharapkan dengan adanya surat edaran dapat membuat kita lebih baik lagi kedepannya," kata Nur Arafah.

Sementara BEM UHO, Defrian, mengungkapkan bahwa BEM UHO sangat mendukung adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh FKIP dan FPt UHO. Karena biaya biaya-biaya tambahan tersebut dapat memberatkan bagi mahasiswa. "Terlebih lagi banyak mahasiswa yang notabenenya kurang mampu. Sehingga adanya surat edaran ini juga dapat meringankan beban mahasiswa," ungkapnya.

Ia juga menerangkan, meski surat edaran sudah dikeluarkan, masih ada juga yang melakukan pelanggaran tersebut. "Kita harapkan ini bisa dijadikan kesadaran fakultas. Sehingga hal tersebut tidak ada lagi. Jadi jika ada kejadian tersebut diharapkan dapat melaporkan, jika sudah ada laporan kita akan melakukan pengawalan," terangnya.

Defrian menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan. Padahal, bila ada kejadian yang terbukti valid mahasiswa dapat menghubungi Menteri Menkumham BEM UHO. “Kami akan meminta buktibukti terkait pungutan dan lainlain. Kita harus minta bukti, karena takutnya bohongan dan tidak ada dasar," tambahnya. (win/b)

  • Bagikan