ASN Mawas Diri di Tahun Politik

  • Bagikan
HARMIN RAMBA Kepala Kesbangpol Sultra

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayanan masyarakat. Sebagai abdi negara, ASN harus bisa bekerja profesional dan tetap bisa menjaga sikap netralnya di tahun politik seperti saat ini. Jika tidak, sanksi tegas akan menanti.

Jelang kontestasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan ASN lebih hati-hati bersikap. Hal itu sebagai bentuk implementasi atau kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2016 tentang Pilkada.

Kepala Kesbangpol Sultra Harmin Ramba mengatakan status netralitas ASN dalam ajang pilkada adalah bagian sumbangsih positif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. Regulasi yang menetapkan batasanbatasan langkah para ASN wajib diaktualisasikan dengan baik.

“Para pendekar ASN harus berjiwa patriot. Menolak terpengaruh dengan berbagai hasutan maupun godaan yang dapat menggangu stabilitas sikap netral. Termasuk menjaga gelagat tidak cenderung kepada salah satu pasangan calon. Apalagi sampai pada sikap mensosialisasikan, hal tersebut sangat tidak diperkenankan,”kata Harmin Ramba kepada Kendari Pos kemarin

Berkaca dari di pilkada maupun Pemilu sebelumnya, kata dia, tak sedikit ditemukan fakta di lapangan yang menunjukan keterlibatan ASN dalam pergelaran pilkada. Artinya potensi terulangnya kembali catatan buruk tersebut, masih bisa terjadi. Olehnya, amat penting Pemerintah Daerah (Pemda) menghadirkan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

“Dengan sanksi yang tegas, maka ada dua pembelajaran di sana. Pertama, sebagai efek jera bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kedua, sebagai bentuk edukasi kepada ASN lainnya untuk tidak meniru atau melakukan kesalahan serupa. Dengan sistem tersebut, maka upaya meminimalisir menuju sikap steril ketidaknetralnya ASN dalam eskalasi pilkada dapat diwujudkan,”tuturnya.

Pj Bupati Konawe itu menjelaskan, integrasi dari berbagai elemen memantau serta mengawasi jalannya pilkada juga sangat dipandang perlu. Disatu sisi kesatuan dan persatuan ditengahtengah masyarakat harus senantiasa dikedepankan dalam ranah pergaulan atau komunikasi sosial.

“Pada intinya, kita berharap pilkada serentak 27 November 2024 berlangsung dengan efektif dan efisien. Sehingga pada hasilnya nanti benar-benar melahirkan pemimpin berkualitas. Pemimpin cerdas dan benar yang sungguhsungguh memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah,”tandasnya. (b/ali)

  • Bagikan