KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penggunaan uang negara yang mengalir dari Pemerintah Pusat hingga Daerah selalu akan diaudit. Makanya, pertanggungjawabannya harus dilakukan dengan baik, baik dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Buton Utara (Butur), H. Muh. Ridwan Zakariah, mengutip sambutan Presiden RI, Joko Widodo.
"Terkait regulasi birokrasi, diharapkan agar lebih berani dan fokus pada hasil, bukan prosedur. Utamakan pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan negara. Reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk dilanjutkan, termasuk sinkronisasi regulasi, melanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien," bebernya, kemarin.
Ridwan Zakariah juga menekankan pentingnya kerja sama dan upaya koordinasi lintas sektor. Mulai dari lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta hingga masyarakat. "Tujuannya untuk menciptakan keselarasan dan kolaborasi pengawasan serta pelaksanaan program-program pembangunan yang ada," sambung Butur-1 tersebut. Sebab diyakini, dengan sinergi kuat, diharapkan visi pembangunan nasional yang inklusi dan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia emas tahun 2045," tandas Ridwan Zakariah. (c/had)
