KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (8/7). Penyampaian LHP LKPP itu, dihadiri Presiden RI, Joko Widodo dan turut disaksikan para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Termasuk Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba yang hadir di Jakarta Convention Center, sekaligus mendengarkan langsung arahan presiden menyangkut pengelolaan serta kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara.
Dalam pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo, mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik. Ia berpesan, BPK RI harus terus meningkatkan profesionalitasnya dalam hal fungsi pemeriksaan.
“Saya juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan tahun ini. Saya terus sampaikan, WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban kita semua untuk menggunakan uang rakyat secara baik,” ujar Jokowi dalam arahannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, BPK RI secara rutin melakukan audit atas penggunaan uang negara oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sebab itu, presiden menekankan APBN maupun APBD harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Kita harus merasa bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD harus dilakukan dengan baik. Kewajiban mempertanggungjawabkannya harus baik pula,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas LHP LKPP tahun 2023 yang mendapatkan WTP dari BPK RI. Termasuk, opini WTP Pemkab Konawe tahun 2023 yang diberikan BPK RI Perwakilan Sultra. “Alhamdulillah pemerintah pusat mendapatkan predikat WTP. Sama dengan kita Pemkab Konawe,” singkatnya. (c/adi)
