KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Langkah untuk memaksimalkan capaian pendapatan asli daerah (PAD), terus dioptimalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep). Tercatat, hingga semester pertama tahun 2024 ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) mengumpulkan PAD hingga Rp 9.5 miliar dari target awal Rp 15,3 miliar. Capaiannya hingga Juni lalu sebesar 62,2 persen.
Kepala BKD Konkep, Mahmud, mengatakan, sejak 2023 lalu Pemkab telah menetapkan target PAD yang mesti dicapai tahun ini. “Alhamdulillah capaian realisasi PAD kita pada pertengahan tahun sudah menunjukkan trend positif dan sangat baik. Kami yakin dapat mencapai proteksi yang sudah ditetapkan dan diharapkan bisa seperti 2023 lalu melebihi target,” ujar Mahmud, Senin (8/7).
Mantan Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab Konkep itu menjelaskan, kontribusi terbesar dari PAD yang sudah dikumpulkan tersebut berasal dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencapai Rp 4,3 miliar. Termasuk item lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 3,1 miliar. Sedangkan pajak dan retribusi daerah dikisaran Rp 1,154 miliar serta Rp 846 juta.
“Kami terus mendorong agar seluruh sektor itu menjadi penopang dan berkontribusi besar terhadap pendapatan kita. PAD ini merupakan salah satu lokomotif dalam mendorong pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kita wajib mencapai target yang ditetapkan. Jika tidak, maka sebagian postur anggaran tak terealisasi,” jelas Mahmud.
Untuk mencapai proyeksi yang telah ditetapkan, pihaknya sudah merumuskan beberapa langkah. Mulai dari penguatan administrasi dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD agar taat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, juga melakukan sosialisasi pentingnya tertib membayar pajak serta retribusi daerah.
“Selain kedua hal tersebut kita juga akan meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pada objek-objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu kita akan memberikan reward kepada Pemerintah Kecamatan dan petugas kolektor PAD yang mencapai target. Tak kalah penting yakni menjalin kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran dan merchant serta stakeholder lainnya guna mendukung peningkatan penerimaan dan penerapan sistem digitalisasi di daerah,” pungkas Mahmud. (c/jib)
