--260 Kilometer Jalan Provinsi Rusak Parah
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kondisi jalan di Sulawesi Tenggara (Sultra) belum semuanya mulus. Berdasarkan data Dinas Sumberdaya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sultra, masih ada 260 kilometer jalan rusak parah. Jalan rusak tersebut, tersebar hampir di semua kabupaten/kota di Bumi Anoa.
Jalan rusak sepanjang 260 kilometer tersebut, butuh anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk memperbaikinya sekaligus. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Sumberdaya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sultra, Pahri Yamsul saat tampil di Kanal YouTube Kendari Pos Channel, Senin (8/7/2024).
“Kalau mau semua jalan rusak mulus sekaligus, maka dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun. Tapi, itu belum bisa kita lakukan sekarang. Sebab, anggaran tersedia tahun ini, untuk perbaikan jalan rusak di seluruh wilayah Sultra hanya Rp 27 miliar,” ungkap Pahri Yamsul dalam podcast yang dipandu Wakil Direktur (Wadir) Kendari Pos, Awal Nurjadin, Senin (8/7/2024).
Mengingat anggaran perbaikan jalan provinsi yang rusak sangat terbatas, maka Pahri Yamsul bersama jajaran membuat matrix atau memetakan, daerah mana prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu.
“Jadi, ada skala prioritas. Sehingga, belum semua jalan rusak di beberapa wilayah Sultra diperbaiki,” jelasnya.
Pahri Yamsul menegaskan, Pemprov terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Sultra. Mulai dari Konawe Selatan (Konsel), Buton Utara (Butur), Kolaka Timur (Koltim) dan daerah lainnya.
Untuk diketahui, total panjang jalan di Sultra mencapai 1.073 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 730 kilometer (70 persen) berada dalam kondisi baik. Sementara sisanya, yakni lebih dari 260 kilometer, mengalami kerusakan parah.
DALAM 4 TAHUN, RP 122 MILIAR MASUK KONSEL
Kepala Dinas Sumberdaya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sultra, Pahri Yamsul menjelaskan, dalam rentang waktu 4 tahun terakhir (2020 hingga 2024), sebanyak Rp122,9 miliar anggaran provinsi telah diinvestasikan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya.
“Dari total anggaran itu, Rp90 miliar dikhususkan untuk perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas penunjangnya,” ujar Pahri Yamsul.
Gelontoran anggaran besar itu, lanjut mantan Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sultra, terhadap perkembangan jalan di Konsel dan kabupaten lainya.
Menurutnya, proyek perbaikan jalan di Konsel merupakan salah satu prioritas utama pemerintah provinsi tahun ini, selain Buton Utara (Butur).
“Kami telah menyelesaikan semua persiapan teknis dan administratif, termasuk proses lelang. Bahkan saat ini kami sudah tanda tangan kontrak dan langsung melakukan mobilisasi alat ke lokasi,” jelas Pahri.
Ruas jalan yang akan diperbaiki adalah jalur Alangga-Tinanggea, yang telah lama mengalami kerusakan parah. Namun, karena keterbatasan anggaran, belum semua ruas jalan dapat diperbaiki tahun ini.
“Anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di Konsel mencapai sekitar Rp5,4 miliar dan kita sudah tanda tangan kontrak. Saat ini sudah mulai mobilisasi alat untuk pekerjaan jalan di sana,” terangnya.
Pahri juga mengklarifikasi, meskipun ada informasi di media mengenai alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar, angka tersebut merupakan usulan Pemprov Sultra yang telah disampaikan ke DPRD. Namun, karena sebagian besar dana digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh KPU dan Bawaslu, anggaran yang disetujui untuk tahun ini hanya Rp5,4 miliar.
“Dana Alokasi Umum (DAU) kita tahun ini diberikan hanya sekira Rp27 miliar, dengan alokasi terbesar di Konsel sebesar Rp5,4 miliar. Selain Konsel, perbaikan jalan provinsi juga menjadi prioritas di Buton Utara (Butur) dan beberapa kabupaten lainnya,” bebernya.
Pahri mengakui, dinamika di masyarakat yang menuntut perbaikan jalan segera itu hal wajar. Namun ia juga meminta pengertian, karena keterbatasan anggaran daerah, sehingga penyelesaian masalah secara bertahap.
“Sebelum Konsel, kami tengah mengerjakan perbaikan jalan di Butur dengan kondisi serupa. Setelah Butur dan Konsel. Kini ada lagi laporan kerusakan jalan di Konut dan beberapa daerah lainya. Inilah kondisi kita saat ini,” jelasnya.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, tentu tak bisa saling menyalahkan. Harus secara bersama-sama, menuntaskan persoalan yang ada. (b/rah)
INFRASTRUKTUR JALAN DI SULTRA
KONDISI JALAN RUSAK
260 Kilometer
KONDISI JALAN BAIK
730 Kilometer
ESTIMASI ANGGARAN PERBAIKAN JALAN RUSAK
RP 1,2 TRILIUN
ANGGARAN PEMPROV TERSEDIA
RP 27 MILIAR
PERBAIKAN JALAN PROVINSI 2024
1.RUAS JALAN HALUOLEO, NANGA-NANGA
-Lokasi Kota Kendari
-Sudah tanda tangan kontrak
-Anggaran Rp7,8 miliar
-Target pekerjaan tuntas akhir Oktober 2024
2.RUAS JALAN ALANGGA-TINANGGEA
-Lokasi Konawe Selatan (Konsel)
-Sudah tanda tangan kontrak
-Anggara Rp5,4 miliar
-Target pekerjaan tuntas awal November 2024
3.RUAS JALAN RATERATE-POLIPOLIA
-Lokasi Kolaka Timur (Koltim)
-Sudah tanda tangan kontrak
-Anggaran Rp11,57 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
-Target tuntas pekerjaan akhir November 2024
4.RUAS JALAN ROUNTA-LAMBALE
-Lokasi Buton Utara (Butur)
-Anggaran Rp 9 miliar
-Panjang jalan diperbaiki 3,4 kilometer
-Mulai dikerja 31 Mei 2024
-Masa kerja lima bulan (150 hari)
5.RUAS JALAN LAMBALE-EREKE 5
-Lokasi Buton Utara (Butur)
-Anggaran Rp 3,4 miliar
-Panjang jalan diperbaiki 1,4 kilometer
-Mulai dikerja 31 Mei 2024
-Masa kerja empat bulan (120 hari)
SUMBER DATA: DINAS SUMBERDAYA AIR (SDA) DAN BINA MARGA PROVINSI SULTRA
TURUNKAN STATUS JALAN PROVINSI DI KONSEL
-Perubahan status jalan diatur regulasi ketat
-Perubahan Surat Keputusan (SK) jalan dilakukan setiap lima tahun sekali
-SK jalan provinsi saat ini ditandatangani Februari 2023
-Berarti nanti 2028 bisa diusulkan penurunan status jalan di Konsel maupun daerah lain di Sultra
PEMPROV BELUM TERIMA USULAN DAERAH
-Belum ada permintaan Pemkab Konsel untuk menurunkan status jalan provinsi menjadi jalan kabupaten
-Dinas PU Konsel belum berkoodinasi dengan Pemprov terkait kondisi jalan
SURATI GUBERNUR
-Pemkab Konsel atau daerah lain bisa bersurat ke gubernur jika serius ingin melakukan penurunan status jalan
SUMBER: DIOLAH KENDARI POS
