KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi belu, mundur. Meski desakan mundur menguat, dia belum bersikap.
Desakan mundur itu dinilai sangat logis seiring menguatnya indikasi kelalaian pemerintah dalam melindungi data warga negara. Keteledoran Kemkominfo menyebabkan terjadinya krisis keamanan data dalam negeri.
Cyberity bahkan melihat adanya indikasi tumpang-tindih kewenangan dalam penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu sangat tampak ketika pihak-pihak terkait justru saling melempar tanggung jawab ketika ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PDN.
”Ada indikasi birokrasi yang berantakan dalam pembangunan PDN,” ujar Ketua Cyberity Arif Kurniawan dilansir Jawa Pos (grup FAJAR), kemarin.
Cyberity juga menyoroti nihilnya petunjuk teknis bagi pengguna layanan PDN yang kena dampak dari serangan ransomware LockBit. Bahkan, penyelenggara PDN belum sepenuhnya menyiapkan skenario back-up data.
”Yang terjadi sebaliknya, Menkominfo justru menyebut keamanan data tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan,” ucapnya.
Mengenai PDN, pembangunan infrastruktur digital itu melibatkan pinjaman asing. ”Dan ada upaya untuk mengutamakan vendor negara pendana,” kata Arif.
Cyberity juga mengecek indikasi kebocoran data PDN di sejumlah forum kebocoran data. Hasilnya, ada beberapa data yang pelan-pelan mulai bocor. Mulai data sensitif pertahanan dan keamanan, biometri warga, data personel tentara aktif maupun tidak yang tergabung dalam Badan Intelijen Strategis (Bais), hingga data BPJS.
Selain meminta Menkominfo mundur, Arif mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat pemulihan. Cyberity juga mendesak adanya pengusutan skandal perusahaan LockBit dan dugaan keterlibatan afiliasinya di Indonesia.
”Pemerintah juga harus melakukan antisipasi dan mitigasi bencana kebocoran data sesuai undang-undang,” imbuh Arif.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) telah membuat petisi khusus terkait desakan tersebut. Hingga 21.00 Wita, Minggu, 30 Juni, 15.721 orang sudah menandatangani petisi yang dibuat sejak 26 Juni 2024 itu.
Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum menegaskan, petisi tersebut murni berdasar persoalan kinerja. Khususnya dalam menangani sistem data nasional. Tak ada sangkut paut dengan politik.
”Ini murni ya, kita tahu semuanya karena memang kinerja yang berdampak langsung ke publik. Politik-politik nomor sekian. Karena kembali lagi ini untuk kepentingan publik,” jelasnya.
”Jadi ini simbolis. Kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo ya,” cetus Nenden.
Karena itu, dia menilai Menkominfo Budi Arie seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
Sementara itu, Budi Arie memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul buntut peretasan PDN ini. Dia turut menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbul dari peristiwa peretasan PDN.
“Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya,” imbuhnya. (Fajar)
