--Jokowi Panggil Menkominfo dan Kepala BSSN Terkait Peretasan PDN
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware sejak Senin (17/6/2024). 3 hari kemudian, PDNS mulai mengalami infeksi perangkat lunak berbahaya (malicious software) atau malware.
Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6). Akibatnya, layanan publik yang menggunakan data dari PDNS pun tidak bisa diakses, termasuk layanan Imigrasi.
Namun, meskipun serangan siber sudah terjadi selama tiga hari, pemerintah tidak segera menyampaikan situasi tersebut kepada publik. Pemerintah lebih banyak diam dan tidak terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi. Padahal, serangan siber dan dampaknya, termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera secara terbuka.
Hal itu menimbulkan efek domino lumpuhnya pelayanan publik dan rentannya data masyarakat yang dipercayakan ke institusi pemerintah. Hal tersebut membuat petisi yang meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya muncul di platform Change.org.
Petisi tersebut digagas Southeast Asia Freedom of Expression Network atau Safenet. Safenet menilai, hingga Rabu (26/6/2024) pukul 11.11 WIB, belum ada penjelasan lengkap mengenai kejadian tersebut. Termasuk kronologi, dampak, dan penanganan, yang dilakukan. Tidak ada juga pertanggungjawaban lebih jelas dari Kominfo terkait serangan siber tersebut.
”Padahal, serangan ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya,” kata Safenet dalam deskripsi petisinya.
Menurut Safenet dalam penjelasan petisinya, data pribadi pemilih yang ditawarkan melalui forum jual beli data itu mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat lengkap.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/6/2024). Hal itu untuk membahas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh ransomware.
Saat memasuki Kompleks Istana, Hinsa membenarkan bahwa dirinya akan rapat dengan Presiden Jokowi. "Mau rapat dulu," kata Hinsa sambil berjalan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia mengakui akan membahas peretasan PDN akibat ransomware. Tak dipungkiri, rapat dengan kepala negara untuk mengevaluasi peristiwa tersebut. "Ya terkait kemarinlah, yang pasti akan melakukan evaluasi," ucap Hinsa.
Pemanggilan terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dilakukan setelah keduanya menghadiri rapat kerja dengan DPR RI, terkait masalah peretasan oleh ransomware, pada Kamis (27/6/2024).
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa proses pemulihan gangguan akibat peretasan atau serangan ransomware diperkirakan akan selesai hingga akhir Juli 2024. Budi menjelaskan, strategi pemulihan layanan jangka pendek dilakukan selama periode 20 Juni-30 Juli 2024. Ia mengutarakan, telah melakukan pembagian tugas dalam proses pemulihan ini.
"Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to do list dari masing-masing Kementerian/lembaga dan tugasnya," ujar Budi.
Sementara, penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan ditargetkan pada pekan depan bisa diselesaikan. "Nah forensik, Kominfo KSO PDNS dan Bareskrim diharapkan dalam Minggu pertama Juli sudah jelas," urai Budi.
Lebih lanjut, penyusunan shortlist dan pemulihan layanan prioritas yang akan dilakukan Kominfo KSO PDNS Kementerian lembaga daerah diharapkan sampai akhir Juli bisa dilakukan pemulihan secara total.
"Pemulihan layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, BSSN, Kementerian/lembaga/ daerah diharapkan akhir Juli sudah selesai," pungkasnya. (jpg)
