--Anggaran Pilkada Serentak Tahap 2 Segera Disalurkan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Perebutan kuasa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) menyedot duit rakyat. Anggaran daerah ratusan miliar ludes, hanya untuk memfasilitasi perebutan kursi kekuasaan. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), anggaran untuk membiayai Pilkada mencapai ratusan miliar. Bahkan, akumulasi semuanya mencapai Rp 1 triliun lebih.
Berdasarkan data Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Pemda Kabupaten/Kota, duit rakyat yang tersedot dalam pusaran perebutan kuasa di Pilkada serentak 2024 mencapai Rp 1,44 triliun. Rinciannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra mendapat jatah anggaran sebesar Rp 233,3 miliar lebih.
Kemudian, anggaran untuk KPU Kabupaten/Kota se-Sultra mencapai Rp 876,39 miliar. Selanjutnya, jatah anggaran untuk Bawaslu Sultra mencapai Rp50,19 miliar. Adapun untuk Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra, total anggarannya sebesar Rp282, 33 miliar.
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyebut alokasi penyediaan anggaran Pilkada melalui dua tahapan. Tahap pertama sebesar 40 persen yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2023 dan 60 persen pada APBD 2024.
“Penyediaan anggaran menjadi bukti komitmen Pemda bersama KPU, dan Bawaslu dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sultra,” ungkap Andap Budhi Revianto.
Ketua KPU Sultra, Asril menjelaskan, anggaran Pilkada tahap 1 sudah cair sebesar 40 persen. Dalam waktu dekat, anggaran tahap 2 sebesar 60 persen bakal dicairkan lagi oleh Pemprov Sultra.
"Pencairan tahap 2 sejumlah 60 persen, minimal 5 bulan sebelum Pilkada digelar. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memperhatikan hal itu," ungkap Asril saat dihubungi usai mengikuti Rakor Pilkada di Makassar, Rabu (26/6/2024).
Dana hibah pilkada, lanjut dia, menjadi salah satu atensi Kemendagri maupun KPU RI dalam rakor di Makassar. "Semoga ini menjadi perhatian bersama seluruh pemda," ujarnya.
Segera Salurkan Dana Hibah Pilkada
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam paparannya saat Rakor Pilkada di Makassar, Rabu (26/6/2024) menyampaikan data tentang penyaluran pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada serentak. Ia mendorong kepala daerah untuk segera mentransfer dana hibah pilkada kepada para pemangku kepentingan.
"Pemerintah daerah harus berperan aktif membantu dalam hal dukungan penganggaran maupun sarana prasarana (sarpras) kepada KPU dan Bawaslu semaksimal mungkin," tegas Tito Karnavian dalam Rakor Pilkada, Rabu (26/6/2024).
Mengingat besarnya anggaran pilkada, Tito meminta semua elemen penyelenggara supaya menjalankan tugas dengan baik. Hindari hal-hal yang bisa membuat pilkada "cacat".
"Jangan ciderai pelaksaan demokrasi dengan kerja yang tidak profesional. Ikuti aturan main yang sudah digariskan regulasi pilkada," tegasnya.
Semua kepala daerah di Sultra sudah mengalokasi anggaran Pilkada. Bupati Konut, Ruksamin mengatakan, soal penganggaran, pihaknya sudah lakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 67 miliar pada 8 Oktober 2023 lalu.
"Anggaran terbagi untuk KPU Konut Rp 45 miliar, Bawaslu Rp 18 miliar, Polri Rp 3 miliar dan TNI Rp 1 miliar. Dengan realisasi telah mencapai 100 persen," ungkap Ruksamin, Rabu (26/6/2024). (b/rah/ali/ags/min/ing)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024
UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
ARAHAN MENKOPOLHUKAM DALAM RAKOR PILKADA
-Menjaga stabilitas di bidang Polhukam
-Meningkatkan koordinasi guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada
-Optimalisasi fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak
-Menjaga persatuan dan kesatuan
-Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.
BIAYA MAHAL PILKADA SULTRA 2024
JATAH KPU SULTRA
Total Anggaran: Rp 233,3 Miliar
DIANGGARKAN BERTAHAP
Tahap 1
Dianggarkan Lewat APBD-P 2023 Jumlahnya 40 Persen atau Rp 93,32 Miliar
Tahap 2
Dianggarkan Lewat APBD 2024 Jumlahnya 60 Persen atau Rp139,98 Miliar
ANGGARAN 17 KPU KABUPATEN/KOTA
Total : Rp 876,39 Miliar
JATAH BAWASLU SULTRA
Total : Rp 50,19 Miliar
DIANGGARKAN BERTAHAP
Tahap 1
Dianggarkan Lewat APBD-P 2023 Jumlahnya 40 Persen atau Rp 20,08 Miliar
Tahap 2
Dianggarkan Lewat APBD 2024 Jumlahnya 60 Persen atau Rp30,11 Miliar
JATAH BAWASLU 17 KPU KABUPATEN/KOTA
Total : Rp 282,33 Miliar
DATA PEMILIH SEMENTARA DI SULTRA
1.883.620 jiwa
PEMILIH PEMULA
Sebanyak 73.262 jiwa
JUMLAH TPS
4.588 TPS
PETUGAS PANTARLIH
7.213 petugas
SUMBER DATA: NPHD PEMPROV SULTRA DAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA TERKAIT PILKADA SERENTAK 2024
