--Syarat Dukungan di Pilgub Minimal 9 Kursi Parpol
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Konstestasi Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Pilgub Sultra) tinggal menghitung bulan. Para kandidat intens berburu dukungan partai politik (parpol). Merujuk hasil Pemilu 14 Februari 2024, dari 18 parpol peserta Pemilu hanya 11 parpol yang berhasil meraih kursi di DPRD Sultra.
Regulasi mengatur pasangan calon (paslon) kepala daerah diusung oleh parpol atau koalisi parpol minimal 20 persen dari total jumlah kursi di DPRD hasil Pemilu 14 Februari 2024. Nah, di DPRD Provinsi Sultra terdapat total 45 kursi. Dari estimasi itu, paslon dapat diusung minimal 9 kursi parpol atau koalisi parpol. Artinya, semua parpol wajib koalisi untuk mengusung paslon.
Ketua KPU Provinsi Sultra Asril menyebut 3 parpol peraih kursi tertinggi di DPRD Provinsi Sultra hasil Pemilu 2024 yakni sekira 6 kursi. 3 parpol itu adalah Partai NasDem, Golkar dan PDIP. Disusul Partai Gerindra 5 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, PKS 4 kursi dan PBB 4 kursi. “Parpol lainnya yakni PKB 3 kursi, PAN 3 kursi, PPP 3 kursi, dan Hanura 1 kursi,” ujarnya kepada Kendari Pos, Senin (3/6/2024).
Dari komposisi parpol peraih kursi tersebut, kata Asril, tidak ada satupun parpol yang menuhi syarat 20 persen parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dari total 45 kursi di DPRD Sultra. Artinya, tidak ada satupun parpol yang dapat mengusung mandiri paslon Pilgub yakni 9 kursi. Karenanya, parpol yang memiliki kursi di DPRD Sultra mesti berkoalisi dengan parpol lainnya yang juga meraih kursi hasil Pemilu 2024.
“Merujuk Undang-Undang pilkada nomor 10 tahun 2016 bahwa parpol atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir,”ujar Asril.
Asril menjelaskan, setiap parpol yang akan berkoalisi dengan parpol lainnya dan menentukan figur yang hendak diusung. Mantan Komisioner KPU Kendari itu menambahkan, saat ini tahapan KPU sementara menuntaskan hasil pendaftaran paslon perseorangan (jalur independen). Hingga pendaftaran ditutup, tidak ada satupun kandidat yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.
“Sementara di beberapa kabupaten terdapat paslon yang menempuh jalur perseorangan di pilkada. Di Kabupaten Bombana ada 2 bakal calon, di Kabupaten Buton ada 2 bakal calon, dan di Muna Barat ada 1 bakal calon,” pungkas Asril.
Sementara itu, pengamat politik Sultra Dr.Muh Najib Husain, S.Sos., M.Si mengatakan, kondisi pilkada tahun 2024 berbeda dengan sebelumnya. Salah satu yang membedakan yakni jarak waktu pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024, sangat dekat. Secara psikologis, parpol yang sedang mencari figur, terpusat berkonsultasi antara sesama parpol koalisi nasional di Pilpres 14 Februari 2024.
“Misalnya Koalisi Indonesia Maju didalamnya ada Gerindra, PBB, Golkar, PAN, Demokrat, dan lainnya, kemungkinan besar koalisi tersebut merambah di Pilkada serentak,” kata Dr.Muh Najib Husain kepada Kendari Pos, Senin (3/6/2024).
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo itu menjelaskan, salah satu indikator koalisi nasional merambah di pilkada, karena harmonisasi parpol koalisi di Pilpres masih konsisten terjalin dengan baik. Terutama pemenang Pilpres di Koalisi Indonesia Maju sangat menonjol persatuannya dan sulit dipisahkan di Pilkada.
Dr.Muh Najib mencontohkan Partai Gerindra yang terlihat membuat konfigurasi yang diterapkan di Pilpres lalu, juga terealisasi di pilkada.
“Hanya saja, potensi menang seperti Koalisi Indonedia Maju di Pilpres tidak menjamin bakal meraih hasil yang sama di Pilkada. Alasannya, pemilih di Indonesia sangat beda karakternya ketika Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.
Doktor Jebolan Universitas Gajah Mada itu menguraikan pemilih di Indonesia khususnya di Sultra cenderung memilih figur di Pilkada yang memiliki kedekatan emosional. Sehingga pengaruh parpol tidak begitu signifikan untuk menunjang figur tertentu meraih kemenangan.
Atas dasar itu, mesin parpol tepat hanya dijadikan bagian tim untuk menjalankan strategi meraih kemenangan. Kemudian komunikasi figur di tengah masyarakat juga sangat sentral, lalu ketokohan kandidat juga amat diperhitungkan. “Ketokohan lahir dari pengalaman para kandidat baik sebagai politisi, birokrasi, pengusaha, akademisi, maupun dari kalangan lainnya,” terang Dr.Muh Najib.
Variabel selanjutnya yakni adanya orang-orang kuat atau berpengaruh yang mendampingi kandidat yang bertarung. “Tak kalah pentingnya adalah visi misi atau program yang dibawa oleh figur. Program yang kuat adalah program yang menyentuh akar permasalahan rakyat, apalagi pernah di realisasikan oleh figur bersangkutan ketika jadi bupati akan cukup memengaruhi simpati pemilih,” pungkas Dr.Muh Najib. (ali/b)
PARPOL PERAIH KURSI DI DPRD PROV.SULTRA (HASIL PEMILU 14 FEBRUARI 2024)
Nasdem, 6 Kursi
Golkar, 6 Kursi
PDI-P, 6 Kursi
Gerindra, 5 Kursi
Demokrat, 4 Kursi
PKS, 4 Kursi
PBB, 4 Kursi
PKB,3 Kursi
PAN, 3 Kursi
PPP,3 Kursi
Hanura, 1 Kursi
