KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Banjir di Kota Kendari sudah menjadi musibah musiman. Tiap tahun Ibu Kota Sulawesi Tenggara ini, menjadi langganan luapan air dengan debit besar akibat hujan lebat. Maret 2024 lalu, kawasan Lasolo dan Kampung Salo menjadi titik parah banjir mengakibatkan 2.198 rumah warga terendam.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Rajab Jinik mengatakan persoalan banjir mesti didudukan bersama antara lembaga DPRD, Pemkot Kendari, dan stakeholder lainnya. Dengan begitu, masalah tahunan ini bisa diminimalisir. Yang perlu menjadi perhatian yakni master plan pengentasan banjir. Mulai penangan akar permasalahannya hingga langkah evaluasi terhadap kondisi wilayah.
“Kota Kendari ini tidak ada master plan atau perencanaan pembangunan yang spesifik menyangkut titik-titik yang memang rawan banjir. Makanya, kita harus membahas ini dengan tegas dan cepat,” ujarnya kepada Kendari Pos kemarin.
Pembangunan drainase lanjutnya, tak hanya fokus di jalur utama. Gang dan lorong harus mendapat perhatian yang sama. Sejauh ini, dirinya dan beberapa rekannya di parlemen telah menyahuti aspirasi warga. Proyek pekerjaan drainase telah dimulai di gang dan lorong. Pembangunan perumahan yang serampangan tanpa memperhatikan lingkungan. Ini menjadi catatan penting ke depan.
“Yang menjadi persoalan, ada beberapa titik yang bukan kewenangan kota tetapi masuk gawean provinsi. Selain itu, anggaran terbatas. Pasalnya, penataan kembali drainase di wilayah rawan banjir butuh pembongkaran besar-besaran. Di satu sisi Kota Kendari ini daerah rendah. Ada pertemuan air gunung dengan air laut saat turun hujan. Kemudian air dari daerah tetangga terkosentrasi di Kali Wanggu menuju Kendari,” jelasnya.
Anggota DPRD Sultra Sudriman mengatakan penanganan banjir di Kota Kendari harus melibatkan semua elemen. Sebagai langkah awal, Pemprov, Pemkot Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi terkait lainnya harus duduk bersama. Bagaimana mengatasi persoalan yang menjadi pemicu banjir di wilayah yang menjadi kewenangan masing-masing.
“Kota Kendari ini kompleks, banyak kewenangan Kota Kendari, kewenangan Provinsi Sultra dan juga BWS. Makanya harus dibicarakan dengan tegas dan selanjutnya bersinergi agar benar-benar maksimal pengentasan banjir,” kata Sudirman.
Masalah banjir di Kota Kendari kata dia, mesti ditinjau dari hulu ke hilir. Ia mencontohkan banjir di Wua-Wua, Mandonga sampai Kota lama, diduga akibat dari penebangan hutan di gunung yang mengelilingi kawasan wilayah tersebut.
“Apakah digunakan untuk kebun, perumahan, atau hal lain saat ini masih diselidiki,” ujar politisi PKS itu.
Terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kendari Safril Kasim mengatakan, banjir yang terus berulang diakibatkan kelalaian pemerintah terhadap penataan wilayah. Riset menunjukkan penggunaan lahan kian masif. Daerah hulu, khususnya sungai Wanggu yang membelah kota, telah banyak terbuka.
“Butuh kesadaran mendalam dan tegas oleh pemerintah terkait akar permasalahan banjir. Sehingga berbicara solusi bisa terurai dengan baik dan komitmen pada preventif tersebut dengan sistem jangka panjang,” kata Safril Kasim. (b/ali)
