-- Luas Kawasan Kumuh Terus Berkurang
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kendari terus berkembang menjadi kota modern. Seiring pengembangan Kota Lulo, satu persatu persoalan mulai muncul. Salah satunya pemukiman padat. Kondisi ini disebabkan melonjaknya jumlah penduduk akibat meningkatnya angka kelahiran maupun migrasi. Apalagi posisi Kota Kendari begitu strategis. Tak hanya semata ibukota provinsi, namun juga gerbang menuju kawasan industri di Bumi Anoa.
Dengan sederet persoalan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dituntut mampu menyediakan kawasan pemukiman yang layak huni. Pasalnya, kantong-kantong pemukiman kumuh akan terus bertambah. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan menimbulkan persoalan sosial lainnya seperti kemiskinan, kesemrawutan dan kesehatan.
Untungnya, Pemkot Kendari cukup cekatan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah begitu konsen mengatasi kekumuhan. Bahkan ada yang disulap menjadi objek wisata. Tiap tahun, luas kawasan kumuh terus berkurang. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh Kota Kendari 2023, luas kawasan kumuh di Kota Lulo tersisa 556 hektar.
Ratusan hektar kawasan kumuh ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah mengambil peran utama dalam penanganannya. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menjadi leading sektor penataan kawasan kumuh.
Jumat (17/5), Kendari Pos kedatangan tamu spesial. Dia adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Agus Salim. Kunjungannya ke Graha Pena Kendari untuk memenuhi undangan tampil pada podcast Kendari Pos Channel. Kali ini, podcast dipandu Wakil Direktur (Wadir) Kendari Pos Awal Nurjadin.
Dalam podcast itu, Agus Salim memaparkan langkah Pemkot Kendari menata kawasan kumuh. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk mengurangi luas kawasan kumuh. Salah satunya melalui pendekatan penataan kawasan. Tahun ini, pemerintah sudah memprogramkan penataan kawasan kumuh lanjutan di Kelurahan Puday. Luas kawasan yang ditangani sekitar empat hektar.
"Upaya intervensi penataan kawasan dilakukan seperti penimbunan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, pembangunan drainase, jalan lingkungan dan banyak hal lainnya. Di sisi lain, pemerintah turut memperbaiki hunian warga melalui program bedah rumah. Tahun ini, ada 45 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang dibedah," kata Agus Salim ketika tampil di podcast Kendari Pos Channel kemarin.
Penataan kawasan kumuh sambungnya, melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kendari. Tidak hanya lembaganya, namun juga instansi lain seperti Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan lainnya. "Alhamdulillah, pak Wali Kota sangat konsen terhadap penataan kawasan. Tiap saat, pimpinan selalu memberikan arahan," ujarnya.
Banyak yang dibahas pada podcast bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari Agus Salim. Namun Untuk lebih lengkapnya, ada baiknya, nonton langsung di kanal YouTube KP Channel. Bisa membaca di harian cetak Kendari Pos edisi hari ini dan jejaring media online Kendari Pos. (c/ags/mal)
