Data Stunting di Buton akan Divalidasi Ulang

  • Bagikan
Sekda Buton Asnawi memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Buton. Ia meminta jajarannya melakukan verifikasi ulang data stunting, sebab ada perbedaan hasil survei dua lembaga terkait masalah stunting di Buton.
Sekda Buton Asnawi memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Buton. Ia meminta jajarannya melakukan verifikasi ulang data stunting, sebab ada perbedaan hasil survei dua lembaga terkait masalah stunting di Buton.

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Data stunting di Kabupaten Buton akan diverifikasi ulang. Sebab ada perbedaan data, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat stunting di Buton naik dari 32,6 persen menjadi 37,2 persen atau naik 4,6 persen, sementara survei Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dari 19,22 persen menjadi 16,79 persen atau turun 2,43 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, mengingatkan anak buahnya untuk melakukan kroscek menyeluruh terhadap data stunting di Buton. Ketua Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton itu melihat ada hasil survei yang perbedaannya cukup mencolok terkait data stunting itu. Makanya perlu dilakukan validasi kembali.

“Sehingga kepada semua tim agar melihat kembali data hasil survei yang ada agar dalam pelaksanaan dan penentuan kebijakan dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran,” katanya.

Jenderal ASN ini juga menekankan perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkret serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Sebab tahun ini menjadi tahun terget nasional untuk penurunan stunting mencapai 14 persen.

“Kita harus terus membangun komitmen dalam penanganan stunting dengan memperkuat koordinasi OPD terkait dan pelibatan seluruh unsur stakeholder agar bersama-sama bekerja untuk percepatan penurunan stunting kita,” tegasnya.

Ia mengatakan stunting merupakan program prioritas pemerintah dan Literasijuga merupakan permasalahan yang serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia saat ini dan kedepannya.

“Data harus valid ya, siapa dan di mana. Supaya arah kebijakan kita tidak keliru. Begitu dilakukan intervensi, kemudian berhasil berarti harus ada penurunan,” pungkasnya. (lyn/b)

  • Bagikan