KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto menegaskan, arah pembangunan Sultra, selaras dengan kebijakan pusat. Penegasan itu disampaikan Andap usai menerima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024 di Jakarta, baru-baru ini. "Kami menyinkronkan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ini penting untuk mewujudkan Sultra yang semakin maju, modern, dan sejahtera," ungkap Andap Budhi Revianto.
Sekjen Kemenkumham RI ini menjelaskan, target indikator makro tahun 2025 adalah pertama, pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, rasio gini (indeks), Indeks pembangunan manusia (indeks), tingkat pengangguran terbuka, dan penurunan emisi gas rumah kaca.
"Enam target indikator makro ini disepakati saat musrenbang Sultra 2024. Hal ini didasarkan pada proyeksi 7 isu strategis 2025 dan 5 prioritas pembangunan Sultra 2025," jelasnya.
Adapun lima prioritas pembangunan Sultra 2025 adalah pertama: program data dasar Sultra yang presisi, lima bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) untuk meningkatkan kualitas SDM, diantaranya sandang, pangan, dan papan.
Kedua, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan jaminan sosial. Kehidupan sosial, perlindungan hukum dan Ham, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman dan nyaman.Ketiga, pembangunan industri sebagai upaya menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Keempat, reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan "birokrasi berdampak". Kelima, pembangunan bidang rohani jadi dasar bagi keempat prioritas.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert Maturbongs mengatakan, ada beberapa isu dan permasalahan pembangunan Sultra saat ini.
Permasalahan dimaksud adalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, inflasi, penerapan SPM, kualitas infrastruktur, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata kelola pemerintah yang baik.
Menurutnya, semua isu dan permasalahan tersebut harus dapat diatasi dan diselesaikan secara bersamasama. "Butuh sinergi semua elemen dan stakeholder, supaya permasalahan tersebut bisa teratasi," ungkap J Robert.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan dalam Musrenbangnas. Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 3,2%, yang menunjukkan tantangan situasi ekonomi global yang tidak mudah.
Presiden Jokowi menekankan dampak dari Covid-19 masih dirasakan di beberapa negara di Eropa, yang telah menyebabkan menuju resesi. Presiden juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang harus sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
"Selama ini, pemerintah telah memiliki rencana jangka panjang maupun menengah seperti RKP, RPJMN, RPJPN, dan lain-lain. Tantangan yang dihadapi adalah apakah rencana-rencana tersebut sudah sinkron antara pusat maupun daerah," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi menitipkan 3 pesan kunci kepada para peserta Musrenbangna. Pertama, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan agar bisa inline mulai dari tingkat pemerintah pusat (Kementerian/ Lembaga) hingga ke tingkat pemerintah daerah.
