--Wapres Sebut 34 Pos Sudah Ideal
--Waketum Gerindra : Justru Semakin Banyak Semakin Bagus
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Lobi-lobi politik untuk memperebutkan jatah kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus berlangsung. Perkembangan terbaru, Prabowo dikabarkan ingin menambah jumlah kementerian. Dari saat ini yang sebanyak 34 menjadi 40 kementerian.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan jumlah kementerian di era kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini sudah dalam komposisi yang ideal bagi pemerintahan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Wapres menjawab pertanyaan seputar wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Jumlahnya memang kalau sekarang ini kan 34 itu cukup ideal dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup," kata Wapres Ma'ruf Amin usai menghadiri acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Namun bila presiden dan wakil presiden terpilih memandang penambahan jumlah pos kementerian sebagai sebuah kebutuhan, kata Wapres, wacana tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. "Tapi bisa saja lebih daripada itu. Kalau bahasa kyainya itu 'lilhajah', kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu saya kira," katanya.
Sebelumnya, wacana penambahan pos kementerian di Indonesia disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Habiburokhman mengatakan, penambahan kementerian menjadi 40 memang membuat kabinet makin gemuk. ”Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan memang tidak sehat. Tapi, dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus,” terangnya.
Habiburokhman menyebutkan, Indonesia merupakan negara besar. Tantangan di masa depan juga kian besar. Karena itu, wajar jika Prabowo membutuhkan banyak orang untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurut Habiburokhman, melibatkan banyak orang dalam pemerintahan tidak menjadi masalah. ”Justru semakin banyak semakin bagus,” tutur legislator asal Dapil DKI Jakarta itu.
Habiburokhman menjelaskan, selama 5 tahun dirinya menjadi anggota DPR, banyak masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa. Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, banyak keditjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem.
Begitu juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian itu mencampur dua bidang menjadi satu. Bahkan, kementerian tersebut pernah mempunyai dua mitra kerja di DPR. ”Tentu hal seperti itu harus disempurnakan,” tuturnya.
Penyempurnaan tersebut tentu akan berdampak pada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga. ”Itu merupakan konsekuensi. Yang jelas, praktik-praktik sebelumnya perlu penyempurnaan,” imbuhnya.
Apakah rencana penambahan kementerian sudah dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM)? Habib mengatakan, dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Dia hanya bisa menjelaskan kemungkinan dan alasan dari wacana penambahan kementerian. Soal pembentukan kabinet, formasi, dan jumlah menteri, itu semua menjadi kewenangan penuh Prabowo. ”Apakah besar itu efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau,” tegasnya. (jpg)
