--Untuk Menentukan Sikap Menuju Pilkada
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal digelar 27 November 2024. Banyak figur birokrat, pengusaha hingga politisi menyatakan sikap tampil berkompetisi di Pilkada bupati, wali kota dan gubernur. Namun tidak dengan Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muhammad Endang SA.
“Kita melihat dulu situasi politik seperti apa perkembangannya. Termasuk hasil survei. Lalu melangkah pada sikap akan maju di pilkada atau seperti apa,” kata Muhammad Endang saat menjadi narasumber di podcast Kendari Pos Channel yang dipandu Wakil Direktur Kendari Pos Awal Nurjadin, Senin (22/4/2024).
Selain itu, Endang masih mengamati terlebih dahulu keinginan masyarakat dan penugasan Partai Demokrat untuk mengambil sikap tampil di pilkada atau tidak. Karena pasti Partai Demokrat akan menurunkan survei.
“Namun yang paling penting adalah mewujudkan pelaksanaan Pilkada sesuai tujuannya yang berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin Pilkada menjadi pertarungan gagasan, program dan pertandingan rekam jejak,” ujar Endang.
Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Sultra 3 periode itu bahwa praktik potret pilkada sebelumnya, didominasi oleh pertandingan money politic. Nyaris tidak menyentuh upaya meyakinkan masyarakat dengan prorgam atau ide membangun daerah.
“Mestinya para figur berlomba-lomba menampilkan gagasannya bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat. Konsep bukan secara umum, namun secara spesifik agar masyarakat benar-benar paham,”ujar Endang.
Dalam pertarungan politik Pilkada kabupaten, kota dan provinsi, kata Endang, terlebih dahulu menyajikan ide cemerlang ke mana arah pembangunan daerah dan masyarakat ke depan. Ia mencontohkan Bupati Konawe Utara Ruksamin yang juga bakal calon Gubernur Sultra yang membawa ide Sultra sebagai pusat energi dunia.
Bagi Endang, ide itu mesti ditangkap secara cermat, dan diekspose oleh media massa atau di uji di kampus-kampus. Cara ini sangat brilian, dan figur lain harus ditantang apa idenya untuk Sultra ke depan.
“Misalnya, jika saya mau maju jadi calon gubernur maka saya akan buat ide atau gagasan besar untuk Sultra. Termasuk jika saya mau jadi bupati di Konawe Selatan (Konsel) atau Wali Kota Kendari pasti saya akan ramu konsep inovatif lalu saya bawa ke tengah masyarakat,” beber Endang.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Konsel itu menegaskan, jika pemimpin hanya sekedar membangun gedung atau semacamnya, itu tugasnya kontraktor. Dan hal itu bukan perkara sulit. Namun tidak banyak yang memikirkan ide penataan ruang hingga konektivitas transportasi publik. Misalnya di kawasan Kantor Gubernur Sultra tidak ada land mikrolet transportasi.
Pada kawasan tersebut adalah area strategis karena ada perkantoran, sekolah tingkat SMA, dan lainnya. “Termasuk banjir di Kota Kendari sampai saat ini belum teratasi signifikan. Bahkan yang ada pertengkaran antara Pemkot dan Pemprov Sultra. Padahal masalah banjir ini mesti ditangani secara bersama. Karena banjir ini bukan saja air yang ada di Kota Kendari namun juga ada kiriman dari kabupaten tetangga. Jadi penanganannya harus kolegial,” beber Endang.
Terkait penanganan masalah banjir, bupati, wali kota maupun gubernur harus duduk bersama. Karena penanganan banjir ini mesti menempuh strategi kolegial. Sehingga penanganannya benar-benar sempurna dan menjadi solusi untuk semua. Selain itu, Pemkot Kendari mesti tegas terhadap bangunan yang melanggar sepadan jalan.
“Termasuk tanah-tanah kosong di Kota Kendari banyak dikuasai oleh para elit. Tidak diolah sehingga menjadi hutan. Mestinya dibuatkan perda agar pajaknya lebih tinggi. Ada anomali di sini, karena masih banyak warga yang tidak punya tempat tinggal,” urai Endang.
Pembangunan Belum Optimal
Pembangunan di Sultra yang belum optimal masuk dalam radar pengamatan Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muhammad Endang SA. Menurutnya, menilik pembangunan Sultra, banyak polemik yang dibiarkan tak teratasi. Misalnya di Buton Utara sangat banyak jalan provinsi yang rusak parah. Kemudian di Kolaka Timur, Konawe Selatan dan lainnya.
Endang mengaku pernah menitikan air mata saat berkunjung ke Desa Tinengi Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur. Ada salah satu warga yang memperbaiki jembatan putus yang telah memakan korban 2 orang meninggal dunia pada tahun 2023. Padahal memperbaiki jembatan ini adalah tugas negara.
“Jembatan kayu itu sudah paling tinggi anggarannya Rp1 miliar. Namun tidak ada perhatian oleh negara. Ini membuat saya sedih. Karena disatu sisi kita dipertontonkan pagar rumah jabatan gubernur yang begitu tinggi. Termasuk proyek pagar rumah jabatan wakil gubernur dan ketua DPRD Sultra yang konon memakan anggaran Rp200 miliar, padahal tidak prioritas,” jelas Endang.
Kondisi memilukan lainnya di Sultra terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Jika dikelola dengan baik, setiap warga Sultra bisa memperoleh pendapatan Rp20 juta. Baru-baru ini, pemerintah pusat mengumumkan cadangan minyak bumi yang sangat melimpah ada di Pulau Buton. Sultra ini kaya emas, nikel, aspal, minyak dan lainnya.
"Namun yang terjadi masyarakat di Sultra terutama sekitar tambang sangat menderita. Misalnya di Bombana, masyarakat di sekitar tambang masih begitu miskin. Jadi ini memprihatinkan. Harus ada tata kelola yang baik,” harap Endang.
Menjaring Bacalon Kada
Terkait penjaringan bakal calon kepala daerah (Bacalon Kada) menuju Pilkada serentak 2024, Partai Demokrat telah membuka pendaftaran. Hasil Pemilu 2024, Partai Demokrat memiliki 4 kursi di DPRD Kota Kendari dan 4 kursi di DPRD Provinsi Sultra.
Endang menyebut beberapa bakal calon Gubernur Sultra yang telah mendaftar di Partai Demokrat yaitu Ruksamin, Andi Sumangerukka, Lukman Abunawas. Untuk Pilkada Kota Kendari, bakal calon wali kota yang telah mendaftar yakni Afdhal, Abdul Razak, Abdul Rahman dan Ilham.
“Selain itu, kami juga akan mendorong kader Partai Demokrat tampil di Pilkada. Di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan, kami akan usung kader di posisi 01 (calon bupati). Termasuk ada kader yang kami siapkan di posisi 02 (calon wakil bupati) untuk di beberapa kabupaten,” pungkas Endang. (ali/c)
