--Bappeda Sultra Gelar Musrenbang Tingkat Provinsi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pembangunan daerah mutlak dibutuhkan perencanaan, baik rencana jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan ini dibuat dan disusun untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan program kerja pemerintah. Secanggih apapun perencanaan pembangunan, mesti didukung dan ditopang dengan akurasi data agar kebijakan yang dilahirkan tepat sasaran dan tepat guna.
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menekankan data yang akurat menjadi komponen yang sangat penting dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan pembangunan. Dengan begitu, terwujudnya keadilan sosial di Sultra menjadi keniscayaan.
“Tidak akan ada keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa data dasar pembangunan yang akurat, aktual dan relevan,” ujar Pj Gubernur Andap pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Sultra di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kamis (18/4/2024).
Mantan Kapolda Sultra itu mengatakan data yang tidak akurat hanya akan melahirkan carut marut kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya. “Data yang lemah akurasinya juga akan memperlemah kinerja pemerintah dan akibatnya target pembangunan sulit tercapai,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI itu mengungkapkan, selama ini penyusunan perencanaan pembangunan di Sultra tidak berbanding lurus karena hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sultra belum berbasis data desa dan kelurahan yang akurat. Sehingga dibutuhkan pendataan desa dan kelurahan presisi secara partisipatif.
Pj Gubernur Andap menyampaikan keberhasilan pencapaian politik legislasi yang diperjuangkan pemerintah dan DPRD Provinsi Sultra, yaitu lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi.
“Ini merupakan perda pertama yang mengamanatkan sistem pemerintahan daerah yang bermuatan pengarusutamaan data yang menekankan pentingnya integrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berpedoman pada data presisi,” ungkap Pj Gubernur Andap.
Pj Gubernur Andap menekankan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi ini menjadi pijakan dalam penyusunan RKPD 2025 dan RPJPD Sultra 2025-2045.
Pj Gubernur Andap menegaskan Musrenbang tingkat Provinsi Sultra tahun 2024 ini merupakan fondasi penting bagi tercapainya keadilan sosial sesuai amanat konstitusi. Sebab, RKPD 2025 dan RPJPD 2025 hingga 2045 disusun dalam Musrenbang ini.
“Penyusunan RKPD dan RPJPD ini keduanya harus sejalan dengan visi dan misi NKRI dan bertujuan untuk terpenuhinya 5 hak-hak konstitusional rakyat, guna tercapainya keadilan sosial,” tegas Pj Gubernur Andap.
Sementara itu Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dr.La Ode Ahmad P Balombo, mengatakan, pelaksanaan Musrenbang ini menjadi forum untuk menampung aspirasi dari semua stakeholder. “Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, yang penting dan harus diperhatikan adalah terjadinya sinkronisasi, kesinambungan dan keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan pusat,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert Maturbongs, mengatakan, Musrembang ini digelar untuk menyusun RKPD Sultra tahun 2025 serta penyusunan RPJPD Sultra 2025-2045. “Selain itu, Musrenbang ini juga untuk mendapatkan masukan dan saran terkait permasalahan dan isu strategis pembangunan Sultra ke depannya,” ujarnya.
Robert menyebut, isu dan permasalahan pembangunan Sultra saat ini yakni kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, inflasi, penerapan SPM, kualitas infrastruktur, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata kelola pemerintah yang baik. “Isu-isu tersebut harus dapat kita atasi dan selesaikan secara bersama-sama,” tutupnya. (rah/b)
