--DPR Minta Kemendikbudristek Evaluasi Magang MBKM
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya mengomentari kasus dugaan TPPO dengan modus ferienjob di Jerman. Dia menegaskan bahwa ferienjob atau magang kerja di Jerman tersebut bukan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) milik Kemendikbudristek.
”Banyak program yang disalahartikan sebagai MBKM, tapi itu (ferienjob, Red) bukan MBKM,” ujar Menteri Nadiem saat dicecar oleh Komisi X DPR mengenai ferienjob dalam rapat kerja di Jakarta, kemarin.
Menteri Nadiem mengatakan, pihaknya akan menjaga dan mengawasi keamanan para mahasiswa yang menjalankan kegiatan akademik. Apalagi, ferienjob ini akhirnya disebut terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). ”Kasus-kasus ini tentunya kami mendapatkan banyak masukan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati mengungkapkan, ferienjob memang program legal pemerintah Jerman. Namun, program itu tidak sesuai dengan kriteria MBKM. Sebab, MBKM mendukung program magang yang dilakukan pada masa perkuliahan semester dan akan berkontribusi pada nilai akademik mahasiswa. Sedangkan ferienjob merupakan kerja di masa libur semester dan tidak berkaitan dengan nilai akademik mahasiswa.
Sebelumnya, DPR RI meminta Kemendikbudristek mengevaluasi program MBKM itu. Pengawasan di lapangan harus diperketat. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyayangkan peristiwa yang membuat lebih dari seribu mahasiswa menjadi korban itu. Dia menyebut kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu kecolongan. ’’Saya kira Kemendikbudristek betul-betul kecolongan dengan model pemagangan semacam ini,” ujarnya.
Menurut dia, kasus eksploitasi mahasiswa dalam program magang Kampus Merdeka sangat mungkin terjadi. Lemahnya pengawasan bisa menjadi celah untuk disalahgunakan. Apalagi, jika dilihat, ada 33 kampus dan lebih dari 1.000 mahasiswa yang menjadi korban. ’’Jadi, pengawasan lemah ini yang akhirnya menjebol sistem magang Kampus Merdeka,” paparnya.
Dia pun meminta Kemendikbudristek mengevaluasi program MBKM secara menyeluruh. Sistem supervisi dan pengawasan harus diperketat. ’’Kita juga minta Kemendikbud tidak lepas tangan. Kemendikbudristek harus mengentaskan ini sampai selesai,” tegas politikus PKB tersebut.
Sejatinya, lanjut dia, program magang dalam MBKM itu cukup aplikatif. Mahasiswa bisa mendapat pengalaman langsung dalam dunia kerja sebagai bekal ketika lulus. Namun, harus ada supervisi dan pengawasan ketat.
Dia menduga, para pelaku telah mempunyai jaringan yang rapi untuk meyakinkan mahasiswa dan kampus agar mau bergabung. Ada pihak yang bertugas mempromosikan ferienjob di kampus-kampus. Lalu, ada perusahaan penyedia layanan administratif, termasuk kontrak kerja bagi kampus dan mahasiswa yang berminat. (mia/c18/oni)
