KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damhuri menilai, kenaikan harga beras yang melambung tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh masifnya penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Didin saat menjadi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, yang dihadirkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Perkembangan harga besar pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024, harga beras premium naik terus hingga rata-rata mencapai Rp 15.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga Rp 20.000. Hingga sekarang harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran," kata Didin di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Menurut Didin, seharusnya penyaluran bansos tidak menjelang Pemilu 2024. Ia menyebut, penyaluran bansos ada kaitannya dengan naiknya harga beras hingga saat ini. "Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini," ucap Didin.
Tak hanya itu, Didin juga memandang penyaluran bansos menjadi alat kampanye terselubung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Seharusnya bansos tak digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan suara elektoral.
"Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres, dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk UU APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin, diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, dalam rangka pemenangan paslon 02," pungkasnya. (jpg)
