KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini, masih ada hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki sikap negarawan. Ia menekankan, jika para hakim MK tidak berani melanggar sumpah, mereka secara otomatis akan terpanggil menegakkan kebenaran.
“Hakim MK, melihat MK terpuruk saat ini, tentu kalau mereka konsern pada panggilan tugas negara dan bangsa, sudah ditulis di konstitusi bahwa hakim MK memiliki sikap negarawan,” ujar Hasto dalam Podcast “Keep Talking,” ujar Hasto, Minggu (24/3/2024).
Selain meyakini hakim MK memiliki sikap negarawan, Hasto juga berharap aparatur Polri berani menyatakan kebenaran seperti sikap yang dimiliki eks Kapolri almarhum Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso yang dikenal sebagai polisi pemberani, jujur, dan sederhana.
“Kalau aparatur kepolisian menyadari tanggung jawabnya. Kalau insan Polri melihat foto Pak Hoegeng dan perjuangan pendiri Polri, merenungkan, mereka mau bertobat dan punya keberanian seperti Pak Hoegeng,” harap Hasto.
Hasto mengaku, dirinya percaya ada kekuatan patriotik yang akan bangkit di tengah gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Dia mencontohkan, untuk melengkapi data dan bukti gugatan PHPU ke MK, banyak anak muda yang membantu di bidang teknologi dan informasi (TI) dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Mereka bisa merekonstruksi dengan baik kecurangan perhitungan suara dan membuka celah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagaimana terjadi perubahan C1,” ungkap Hasto.
Selain pakar TI dari ITB, lanjut Hasto, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga memiliki pakar yang mampu menormalkan JSON (Java Script Object Notation), yang di-install di dalam sistem KPU oleh kekuatan politik di luarnya, membuat perolehan suara Ganjar-Mahfud dikunci 17 persen
“Ternyata, setelah dinormalkan pada tanggal 16 Februari pukul 02.00 WIB dengan jumlah TPS yang masuk 53 persen, perolehan suara Ganjar-Mahfud 33 persen, sementara perolehan suara paslon 02 sebanyak 43 persen,” pungkas Hasto. (jpg)
