KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kondisi infrastruktur Kota Kendari perlu pembenahan. Bencana hidrometereologi yang melanda Kota Lulo menjadi peringatan bahwa infrastruktur di aliran sungai harus diperbaiki. Saluran drainase yang seyogyanya mengalirkan air justru menjadi penyebab genangan. Tak heran, program Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tahun depan diprioritaskan pada infrastruktur kota.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengatakan telah merancang program kerja tahun depan. Yang mana, perbaikan infrastruktur perkotaan, perumahan, pemukiman dan penataan wajah Kota Kendari menjadi fokus utama. Draft rancangan telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
"Program yang disusun pemerintah didasari kebutuhan dan usulan masyarakat. Kita ingin pembangunan di Kota Kendari ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya, warga harus berperan aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) ,” jelas Muhammad Yusup kemarin.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menginstruksikan jajarannya mampu mensinkronkan program. Dengan begitu, program yang disusun bisa diimplementasikan secara maksimal. Makanya, ia meminta OPD menyempurnakan rancangan awal rencana kerja dalam penyusunan RKPD.
"Saya ingatkan agar perangkat daerah menyinkronkan program. Usulan yang telah dirumuskan di tingkat bawah jangan diubah-ubah. Apa yang sudah menjadi program harus dijalankan,” tegas mantan PJ Bupati Buton Tengah (Buteng) ini.
Penataan wajah kota lanjutnya, harus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai pembangunan mengakibatkan dampak ekologi dan merusak lingkungan. Di sisi lain, pemerintah harus sigap mengadaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Untuk mewujudkan hal itu, perlu dukungan seluruh elemen masyarakat.
Program penyediaan infrastruktur perkotaan kata Yusup, meliputi perbaikan drainase, pedestrian, jalan, bangunan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perbaikan fasilitas publik lainnya hingga sarana pengendali banjir. Hanya saja, pembenahan infrastruktur kota tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun didasari skala prioritas. Hal ini disebabkan anggaran daerah yang terbatas.
“Penataan infrastruktur perkotaan tetap ramah lingkungan. Selain itu, upaya tanggap bencana harus terus ditingkatkan. Langkah yang dilakukan pemerintah ini diharapkan akan berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya. (c/ags)
