--DJPd Sultra: KPU dan Bawaslu Tertinggi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Transfer dana pusat ke Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2024 mencapai Rp 25,88 triliun. Naik 1,16 persen dibanding 2023 lalu sekitar Rp 25,57 trilliun. Dana ini tersebar di sejumlah satuan kerja, Pemda, lembaga dan kementerian. Hingga akhir Februari, penyelenggara Pemilu tercatat sebagai lembaga dengan pencapaian belanja tertinggi.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan mengatakan realisasi belanja KPU pada pertengahan Februari 2024 mencapai Rp183,4 miliar dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp 356,63 miliar. “Ini mewakili 24,80 persen dari total realisasi di wilayah Sultra,” kata Syarwan, Kamis (29/2).
Selain itu, pihaknya mencatat sebagian besar kementerian dan lembaga telah membayarkan gaji pegawai tepat di awal tahun. Baik gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“KPU dan Bawaslu tercatat memiliki pertumbuhan belanja tertinggi. Masing-masing 908,3 persen dan 968,52 persen. Yang mana, semuanya membiayai tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024,”ujarnya.
Di satu sisi, terdapat kinerja 9 kementerian dan lembaga yang ada di Sultra dengan pagu terbesar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan realisasi Rp 46,27 miliar dari pagu Rp1,4 triliun. Kementerian Agama (Kemenag) dengan realisasi Rp 59,47 miliar dari pagu Rp 1,07 triliun. Sementara Polri, realisasi Rp125,31 miliar dari pagu Rp1,04 triliun.
Kementerian dan lembaga lainnya di Sultra kata dia, patut dicermati. Kementerian Pendidikan Nasional mencatat realisasi Rp 31,86 miliar dari pagu Rp 879,33 miliar. Kementerian Perhubungan dengan realisasi Rp 75,43 miliar dari pagu Rp 637,71 miliar dan Kementerian Pertahanan dengan realisasi Rp 60,65 miliar dari pagu Rp 400,79 miliar.
“Belum lagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan realisasi Rp 1,81 miliar dari pagu Rp 297,12 miliar. Kalau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), realisasi Rp 51,96 miliar dari pagu Rp 256,50 miliar serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan realisasi Rp 9,14 miliar dari pagu Rp170,71 miliar,” rincinya.
Untuk kementerian dan lembaga lainnya, masih belum mencapai proporsi yang signifikan. Pasalnya, masih dalam tahap koordinasi perencanaan dan revisi anggaran pada minggu awal tahun anggaran. “Belum ada realisasi pada satuan kerja, dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. Saat ini, masih dalam proses penetapan Surat Keputusan (SK) pengelolaan keuangan,” pungkasnya. (c/rah)
