KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Peningkatan kompetensi dan penyamaan persepsi serta pemahaman harus menjadi perhatian dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton Utara (Butur), Muh. Hardhy Muslim, ketika menghadiri kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan LPPD tersebut yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf yang menangani penyusunan administrasi itu.
“LPPD merupakan urusan wajib dan rapor kinerja kepala daerah setiap tahunnya. Sehingga diharapkan setiap OPD dapat menyajikan data valid dan laporan capaian kinerja secara obyektif yang menggambarkan indikator kinerja Pemkab,” papar Muh. Hardhy Muslim, akhir pekan lalu.
Ia mengapresiasi peningkatan LPPD yang setiap tahunnya dari 2,75 tahun 2021 menjadi 3,05 pada 2022 dan menduduki peringkat 136 dari 414 kabupaten se-Indonesia, serta terbaik keempat daerah se-Sulawesi Tenggara.
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Imelda, menyampaikan, sesuai data evaluasi, kinerja LPPD Butur terus mengalami perbaikan.
“Laporannya mencakup 32 urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu merupakan laporan kompleks yang memuat SASAKIP, SPM dan LKPj,” papar Imelda. (b/had)
