KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Harga beras di Kota Kendari dan umumnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) melonjak. Sayangnya, kenaikan harga beras ternyata belum berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani. Kondisi ini disebabkan mata rantai perdagangan beras yang begitu panjang. Akibatnya, petani tidak menikmati hasil produksi beras yang dijual dengan harga tinggi.
“Kesejahteraan petani bergantung dari berapa hasil bersih yang diterima petani dibandingkan dengan harga produksinya,” terang La Ode Muhammad Rusdin Jaya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distannak) Sultra kepada Kendari Pos, Kamis (22/2).
Untuk mengatasi problematika petani, pihaknya tetap menyalurkan bantuan benih padi berkualitas, pemberian pupuk, pencegahan hama hingga bantuan peralatan mesin pertanian (alsintan). Di sisi lain, pemerintah terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian.
“Semua hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas di tingkat petani, sehingga pada akhirnya kesejahteraan petani di Sultra bisa menikmati dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Saat ini, harga gabah kering giling dan beras mengalami kenaikan. Jika tidak mampu mengcover biaya produksi, maka tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tingginya harga beras saat ini belum mampu mengangkat kesejahteraan petani karena faktor produktivitas dan harga jual petani. Meski harga beras yang dijual di pasar tinggi, tak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani karena produktivitas petani yang rendah,” jelasnya.
Jika produktivitas petani rata-rata 4 sampai 5 ton, atau bahkan masih ada yang 3 ton, harus bisa didorong naik jadi 10 ton per hektar baru berpengaruh.
“Apalagi bila luas lahan persawahan yang dimiliki petani hanya 1 sampai 3 hektar, tentu hasilnya hanya bisa menutupi biaya produksi dan pengolahan saja, selebihnya beras yang dihasilkan hanya untuk dikonsumsi oleh keluarga petani itu sendiri,” jelasnya.
Produktivitas yang tinggi juga dapat didukung dari kualitas benih yang bagus, edukasi serta pendampingan terhadap petani untuk melakukan pengelolaan sawah yang tepat. Misalnya hal yang teknis dari pertanian dalam mengantisipasi hama atau mempertahankan kesuburan.
Selain hal tersebut, polemik disparitas harga petani dengan konsumen juga sangat tinggi. Hal tersebut tidak menguntungkan kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Artinya, petani tidak menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras yang diterima hanya seolah-olah ada kenaikan padahal tidak dinikmati apalagi di level konsumen.
“Parahnya lagi di level produsen atau petani itu sekaligus net konsumer ketika masa panen. Betapa berat beban petani kita. Jadi sebagai produsen dia tidak untung, lalu harus membeli beras yang jauh lebih mahal. Karena itu kita di Pemprov Sultra akan terus mendorong upaya peningkatan kesejahteraan petani,” tandasnya. (c/rah
