--Usai Dilantik Presiden Jokowi jadi Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan terhadap keduanya digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Usai dilantik, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menetapkan dua prioritas utama.
Pertama, membidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi berkomitmen untuk melanjutkan upaya penagihan utang BLBI. "Dengan koordinasi yang ketat, saya berharap dapat menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Satgas BLBI, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, berhasil menagih sejumlah besar utang sejak dimulainya tugasnya hingga akhir masa tugas pada 31 Desember 2023.
Dalam periode tersebut, Satgas BLBI berhasil menagih sekitar Rp35,8 triliun dari total utang sebesar Rp111 triliun.
Prioritas lainnya, menjaga situasi agar tetap aman dan tertib, memastikan keamanan dan ketertiban sebagai landasan bagi kegiatan normal masyarakat, termasuk perekonomian.
Hadi menegaskan, kondisi aman dan tertib diinginkan oleh masyarakat, memungkinkan mereka menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
"Ini prioritas untuk tahun ini. Karena seperti yang saya sampaikan, agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.
Dalam situasi politik Pemilu 2024, Hadi menyatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat tiga tugas khusus dari Presiden Joko Widodo usai dilantik.
Tiga tugas khusus tersebut berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading) hingga percepatan sertifikat tanah elektronik.
Tugas kedua, Jokowi meminta Menteri ATR/Kepala BPN segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) perdagangan karbon karena banyak pihak yang berminat terlibat dalam perdagangan tersebut.
Ketiga, menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku tidak ragu memilih AHY sebagai menteri. Dia lantas membeberkan satu per satu jabatan dan latar akademik anak Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," imbuhnya. (fjr)
