KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten Buton terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu upayanya melalui upgrade level akreditasi puskesmas sebagai garda paling depan layanan kasehatan. 15 Puskemas di bumi penghasil aspal terbesar dunia itu melakukan re-akreditasi. Hasilnya, lima Puskesmas raih predikat paripurna alias bintang 5, tujuh Puskesmas predikat utama atau bintang 4, tiga Puskesmas masih Madya atau bintang 3 (lihat grafis)
Pj. Bupati Buton Drs. Mustari dalam berbagai kesempatan dalam kunjungan kerjanya di kecamatan selalu menyempatkan diri memantau dua fasilitas publik, yakni kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, dua sektor itu adalah kebutuhan dasar yang tak boleh luput dari perhatian pemerintah. Tak heran jika baik puskesmas maupun sekolah selalu mendapat sentuhan khusus untuk meningkatkan sarana prasarana dan juga layanannya.
Upaya nyata Pemkab Buton tercermin langsung dalam peningkatan akreditasi setiap puskesmas di Tanah Wolio. “Akreditasi itu penting, karena bicara standar layanan. Kalau sudah akreditasinya tinggi berarti layanannya bagus,” kata Mustari saat mengunjungi Puskesmas Lasalimu Selatan beberapa waktu lalu.
Mustari berharap, akreditasi puskesmas tidak hanya menjadi sebuah tahapan prosedural, akan tetapi benar-benar mampu mencerminkan realisasi pelayanan prima di tengahtengah masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Syafaruddin mengatakan, telah dilaksanakan penilaian akreditasi puskesmas pada bulan November dan Desember 2023 dengan hasil 5 Puskesmas predikat paripurna bintang 5.
Peraih penghargaan Tokoh Inovatif Kendari Pos 2022 ini mengapresiasi kerja keras dan kekompakan kepada tim pembina akreditasi Dinkes dan semua puskesmas se Buton.
Dilanjutkan Syafaruddin, sebelumnya dari 15 puskesmas, baru 3 puskesmas yang sudah meraih bintang 4 alias akreditasi utama. Selebihnya masih bintang satu dan dua (dasar dan madya). “Awalnya kita targetkan rata-rata bisa bintang empat. Ternyata lebih tinggi lagi. Kita sangat bersyukur,” tambahnya.
Status akreditasi dapat dipengaruhi ketersediaan dan kelengkapan perbekalan kesehatan, sarana, dan prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas itu sendiri. Akreditasi wajib dilakukan mengingat per 1 Januari 2024 mendatang BPJS hanya akan melakukan kerjasama dengan Puskesmas yang memiliki akreditasi. (lyn/b)
