KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba memegang prinsip, tak ada pembangunan yang berhasil tanpa adanya perencanaan yang baik dan terukur. Maka dari itu, Pj Bupati Harmin sangat yakin perencanaan yang matang pasti berimplikasi pada kesuksesan pembangunan yang dijalankan.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan di Konawe, Pj Bupati Harmin mendengar langsung apa yang menjadi keinginan warganya. Salah satunya, lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Seperti yang dilakukannya Selasa (20/2/2024), Pj Bupati Harmin menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Morosi di Balai Desa Tondowatu. Pj Bupati Harmin menyerap banyak aspirasi dari warga lingkar tambang saat kegiatan itu. Saat itu pula keluhan warga langsung diatensi Pj Bupati Harmin Ramba. Salah satunya, terkait peningkatan infrastruktur jalan.
Pj Bupati Harmin Ramba mengatakan, warga di Kecamatan Morosi sebagian masih mengeluhkan jalan yang rusak. Misalnya, ruas yang menghubungkan desa Pakue Jaya dan desa Morosi. Ia menyebut, ruas Pakue Jaya-Morosi itu, bakal diperbaiki tahun 2024 lewat Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Pengaspalan jalan Pakue Jaya-Morosi kita ajukan lewat IJD. Yang disetujui pemerintah pusat dan akan diaspal tersebut, panjangnya 4,8 km,” ujar Pj Bupati Harmin Ramba didampingi Asisten I Pemkab, Marjuni Ma’mir dihadapan warga saat Musrenbang di Balai Desa Tondowatu, Selasa (20/2/2024).
Kepala Badan Kesbangpol Sultra itu juga menyebut, selain ruas Pakue Jaya-Morosi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bakal menganggarkan duit dalam APBD perubahan Konawe tahun 2024 untuk mendirikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Diolo dan Desa Morosi.
Keputusannya membangun jembatan Diolo-Morosi itu, seketika diambil usai salah seorang warga setempat mengusulkan pembangunan infrastruktur tersebut saat Musrenbang berlangsung.
“Bappeda Konawe segera atensi ini. Masukkan di APBD Induk. Saya pikir ini tidak terlalu membebani APBD. Apalagi cuma 14 meter bentangannya yang membelah kali Pohara,” seru Pj Bupati Harmin menginstruksikan Kepala Bappeda Konawe, Sriany yang turut hadir.
Mantan Camat Abuki itu mengemukakan, selain infrastruktur, warga juga mengusulkan aspirasi ke Pemkab Konawe terkait ketersediaan air bersih di pemukiman sekitar areal lingkar tambang. Masyarakat meminta adanya upaya peningkatan akses air bersih yang lebih merata dan terjangkau.
Dari hasil dialog saat Musrenbang itu, Pj Bupati Harmin menyebut warga Morosi saat ini kesulitan memperoleh air bersih. Masyarakat memang punya saluran perpipaan, namun belum maksimal memenuhi kebutuhan air bersih penduduk. Masyarakat setempat pun meminta ada intervensi dari Pemkab Konawe.
“Harusnya ini bisa diakomodir lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan smelter. Nanti saya akan pertanyakan ke pihak manajemen perusahaan. Mungkin setelah pihak perusahaan melunasi dulu kewajiban pajaknya ke Pemkab Konawe. Tapi sambil menunggu itu, kita akan bantu dulu pembangunan sumur bor supaya masalah air bersih bisa teratasi,” beber Pj Bupati Harmin.
Mantan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) Bappeda Sultra itu, menambahkan, persoalan sampah juga menjadi masalah yang dikeluhkan warga lingkar tambang Morosi. Masyarakat mengaku kewalahan dalam menangani sampah diwilayah itu.
Terlebih, tak ada armada pengangkut sampah yang beroperasi di wilayah setempat. Limbah yang berada di bak sampah yang disediakan pemerintah desa maupun kecamatan, membusuk begitu saja lantaran tak ada kendaraan pengangkut sampah di Kecamatan Morosi.
“Penanganan sampah di Konawe, selama ini memang hanya terpusat di kota Unaaha. Masyarakat Morosi minta armada pengangkut sampah. Ini kita akan pikirkan terkait penanganan sampah di Morosi supaya terintegrasi. Sebab, saya bisa langsung anggarkan itu mobil pengangkut sampah. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau sudah ada mobilnya, mau dibawa kemana (sampahnya). Rute pengangkutannya juga harus jelas,” jelas Pj Bupati Harmin.
Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Protokoler Pemkab Konawe itu mengemukakan, dari laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Konawe Ilham Jaya, masalah sampah di Kecamatan Morosi sebenarnya dapat segera diatasi.
Pemerintah pusat sejatinya siap membantu pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Hanya saja, pusat mensyaratkan adanya lahan yang mesti disiapkan oleh Pemkab Konawe minimal seluas 5 hektare untuk membangun TPAS.
“Saya sudah perintahkan Kadis PUPR Konawe, carikan lahan 5 hektare di Morosi. Kalau tanahnya milik masyarakat, Pemkab Konawe siap bayar. Asal lahannya ada, kita langsung eksekusi pembangunan TPAS di Morosi,” tegas Pj Bupati Harmin. (adi/b)
