KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kemajuan era digitalasasi hampir menyentuh semua lini termasuk dalam urusan pemerintahan; reformasi birokrasi secara elektronik. Tujuannya menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep berkerja sama dengan Bank Sultra menggelar sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Aula Rumah Jabatan Bupati Konkep, Selasa (6/2).
Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konkep, H. Cecep Trisnajayadi mengatakan, pengelolaan keuangan daerah lingkup Pemkab Konkep terus diupayakan untuk mengikuti perkembangan era digitalisasi. Upaya ini demi mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang berumuara pada kesejahteraan masyarakat di Pulau Wawonii.
“Berbagai perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah tersebut sebagai penanda bahwa tata kelola keuangan daerah harus terus bertrasfomasi menyesuaikan zaman. Transformasi ini semuanya bermuara pada sistem pemeritahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan SPBE,” ujar Cecep Trisnajayadi.
Jenderal ASN Konkep tersebut berharap peserta sosialisasi dapat menggali dan memahami hal-hal terkait penggunaan KKPD yang kini akan diaplikasikan di lingkup Pemkab Konkep. Sehingga penggunaan KKPD ini bisa dilakukan secara maksimal.
“Pelaksanaan sosialisasi ini agar kita semua memiliki persepsi, wawasan serta pengetahuan yang sama terkait Permendagri nomor 79 tahun 2022 yang meliputi pengelolaan, jenis batasan belanja, pengajuan, penerbitan, pelaksanaan dan penagihan KKPD. Sehingga dengan penerapan KKPD ini dapat dijadikan sebagai akselerasi penyerapan anggaran lebih cepat yang akan membantu pergerakan ekonomi masyarakat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala BKD Konkep, Mahmud, mengatakan, penggunaan KKPD ini dapat mempermudah melakukan transkasi melalui fitur-fitur yang tersedia di Bank Sultra. Sehingga transaksi Pemkab bisa lebih mudah dan bisa berjalan lancar.
“Pada dasarnya ketika diawal tahun ketika belum tersedia uang persediaan tunai (UP tunai) kita tetap dituntut untuk belanja kegiatan-kegiatan Pemkab seperti perjalanan dinas, kebutuhan ATK dan makan minum, akan tetapi biasanya anggaran belum tersedia. Sehingga dengan adanya KKPD ini akan memudahkan kita dalam melakukan transaksi,” ungkap Kepala BKD Konkep Mahmud.
Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Konkep tersebut berharap melalui KKPD ini bisa mendorong optimalisasi belanja daerah agar target realisasi anggaran bisa tercapai seuai harapan.
“Jadi KKPD ini hanya akan dipegang oleh dua orang saja yaitu Kepala OPD-nya sebagai pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, harapan kita semoga bisa mendorong optimalisasi belanja daerah,” harapnya. (jib/b)
