KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc., Agric., mengajak masyarakat Sultra agar menciptakan Pemilu yang aman, damai dan penuh integritas demi keberlanjutan kemajuan pembangunan, termasuk menolak praktik money politik “politik uang” dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung 14 Pebruari mendatang.
Rektor Unsultra, Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc., Agric menegaskan politik uang harus dilawan. Siapapun hatus menghindari serangan fajar atau politik uang. Tak terkecuali warga kampus dimana pun berada. Jangan sampai menggadaikan hak pilihnya hanya karena uang.
“Sebagai kaum intelektual harus terus sosialisasikan kepada masyarakat Sultra khususnya bahwa politik dilarang dan dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara seperti merusak mentalitas masyarakat dan bisa makin memberikan peluang besar praktik korupsi. Ikhtiar kampanye larangan politik uang merupakan tugas kita bersama,” tukas Prof Andi Bahrun.
Ia menjelaskan, bahwa politik uang juga merusak demokrasi. Kaitannya dengan Pemilu politik uang maksudnya adalah mendulang suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena rekam jejak kinerja. visi, misi, gagasan, program yang rasional dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. “Jika mencoblos calon tertentu hanya karena sogokan uang maka dapat dipastikan pimpinan atau wakil rakyat yang terpilih jauh dari harapan. Oleh karena itu politik uang harus kita tolak,” tegas Prof Andi Bahrun.
Lanjutnya, mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa harus bisa memberi contoh teladan terbaik kepada masyarakat terkait dengan proses demokrasi yang baik, yaitu tanpa adanya iming-iming uang dan sejenisnya dalam menentukan pilihan. “Money politik ini melanggar peraturan yang telah dibuat. Fenomena ini sangat memprihatinkan, praktik money politik terkesan sudah menjadi budaya setiap kali pesta demokrasi dilaksanakan di negeri ini. Padahal hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan sekaligus mencederai marwah demokrasi tanah air,” ungkapnya.
Fenomena seperti itu, lanjut Prof Andi Bahrun, menjadi tantangan dan tugas berat yang wajib dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena merekalah yang menjadi jembatan untuk melakukan fungsi pengawasan. “Kita sebagai perguruan tinggi juga harus membantu tugas dari Bawaslu yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait politik uang dan melaporkan jika terjadi politik uang,” terang Mantan Ketua Universitas Terbuka Kendari ini.
Ia menambahkan, bahwa selaku rektor dirinya mengajak semua elemen masyarakat, mahasiswa dan siswa agar senantiasa menjauhi politik uang. “Jadilah pemilih cerdas dengan menjalankan pemilu yang berdaulat dan bermartabat dengan menghindari praktik-praktik transaksional dalam pesta demokrasi.
“Wujudkan dan tunjukan bahwa pilihan kita bisa membawa aspirasi yang kita inginkan untuk mewujudkan daerah, dan negara tercinta yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat,” tutupnya. (win/b)
