KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --PEMERINTAH Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar peningkatan kapasitas operator aplikasi SIKS-NG, bagi pengisi data desa atau kelurahan di daerah tersebut. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, 5 - 7 Februari 2024.
Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Hj St Chadidjah didampingi Kadis Sosial, Nurlita Jaya AS dan pejabat lingkup Dinas Sosial. Pesertanya sebanyak 351 orang. Terdiri dari 336 perwakilan desa, 17 perwakilan kelurahan. Menghadirkan dua pemateri dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI.
Sekda Konsel, Hj St Chadidjah berharap usai kegiatan ini pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Aplikasi SIKS-NG makin optimal. Data ini guna mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
"DTKS ini bermanfaat untuk meningkatkan keakuratan penyaluran bantuan sosial. Mengurangi potensi salah sasaran bantuan sosial. Mempermudah pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyaluran bantuan sosial," ungkapnya.
Diketahui DTKS Konsel tahun 2024 periode januari sebanyak 171.286 jiwa, dan kurang lebih 158.115 jiwa yang perlu dilakukan pemutakhiran data oleh pengisi data (operator) SIKS-NG desa/kelurahan.
"Data DTKS adalah salah satu data acuan dari program satu data Indonesia yang akan menjadi data integrasi yang mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah," ujar Hj St Chadidjah.
Sementara itu Kadis Sosial Konsel, Nurlita Jaya AS menjelaskan sekarang Pusdatin Kemensos RI secara terus menerus melakukan updating menu pada aplikasi SIKS-NG dengan tujuan validitas data DTKS tetap akurat dan tepat sasaran.
"Kegiatan ini sudah kedua kalinya dilakukan, kali pertama tahun 2022 lalu. Kegiatan ini penting. Pengelola data SIKS-NG desa/ kelurahan merupakan salah satu garda terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan DTKS," kata Nurlita.
DTKS ini, lanjutnya, digunakan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program bantuan sosial lainnya. "Maka diperlukan operator yang handal dan kompeten dalam mengoperasikan SIKS-NG desa dan kelurahan agar data DTKS yang dihasilkan da- pat akurat, mutakhir, dan akuntabel," jelasnya.
Dirinya meyakini, dengan pelatihan ini, para operator SIKS-NG desa dan kelurahan akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional. Dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas DTKS sebagi bentuk kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. (ndi/adv)
