-- Bappeda Sultra Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD 2025 - 2045
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 - 2045 di Hotel Claro Kendari, kemarin.
Kegiatan dibuka langsung Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio dan diikuti Forkopimda dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra dan Kepala Bappeda se-Sultra.
Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan, forum konsultasi publik RPJPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), wajib melalui tahapan-tahapan penyusunan yang telah ditentukan,” kata Asrun Lio usai kegiatan.
Lanjut dia, tahapan yang dimaksud dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penetapan dengan Peraturan Daerah (Perda).
“Forum konsultasi publik yang kita laksanakan, merupakan bagian dari tahapan penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan dengan maksud untuk berdiskusi, sharing informasi, dan memberikan saran atau masukan terhadap dokumen rancangan awal RPJPD dan rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang sedang disusun oleh Bappeda Provinsi bersama perangkat daerah terkait,” kata Asrun Lio.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Sultra, J Robert mengatakan, pelaksanaan forum rancangan awal RPJPD dan RKPD melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan Sultra.
“Kami harap melalui kegiatan ini, terdapat saran atau masukan yang konstruktif supaya dapat melengkapi dokumen tersebut dan dapat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Robbert.
Robert menambahkan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi keniscayaan bagi daerah untuk memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional.
“Kami juga berharap pertemuan ini menjadi forum partisipatif bagi kita semua untuk saling berbagi pandangan, gagasan, dan harapan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif seperti yang kita cita-citakan bersama,” imbuhnya. (adv/ags)
