KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Aksan Jaya Putra terus blusukan. Anggota DPRD Sultra itu menemui warga Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat untuk menjemput aspirasi, akhir pekan lalu. Keluh kesah warga yang ia dengarkan, ia janji akan perjuangkan sesuai kewenangannya di pemerintahan.
Kebutuhan warga, bagi poltisi Golkar itu, harus dicarikan solusi guna menjawabnya. Apalagi menyangkut kebutuhan dasar; jalan, air bersih dan lainnya. Dialog dengan masyarakat, menurutnya, langkah efektif untuk menyerap aspirasi warga dan ia telah lakukan selama menjabat anggota DPRD Sultra.
Katanya, aspirasi warga Kelurahan Sanua bakal diperjuangkan sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan kewenangan pembangunan. Karena terbagi tiga bagian, apakah masuk kewenangan nasional, provinsi, atau pemerintah Kota Kendari. “Jika masuk kewenangan provinsi maka kita akan dorong melalui anggaran perubahan APBD 2024,” kata Aksan Jaya Putra ungkapnya saat reses masa sidang pertama tahun 2023-2024 di Kelurahan Sanua, akhir pekan lalu.
Terkait drainase, AJP-sapaan karib Aksan Jaya Putra mengaku perlu melihat terlebih dahulu status jalan. Jika jalan tersebut masih masuk jalan provinsi, maka ia bisa melakukan intervensi untuk melakukan pengerukan drainase. Tetapi jika jalan tersebut berstatus jalan nasional, maka ia akan menyampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN Sultra) terkait penanganannya.
“Pada intinya saya akan perjuangkan maksimal agar permasalahan yang dikeluhkan masysrakat teratasi segera,” beber AJP.
Persoalan drainase, kata dia, ditangani oleh Pemerintah Kota Kendari. Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari punya program bersih-bersih setiap Selasa dan Jumat.
“Saya akan coba komunikasi dengan Pemerintah Kota Kendari agar drainase ini bisa segera ditangani,” kata AJP.
Kemudian bantuan modal untuk UMKM, AJP meminta warga untuk menerbitkan nomor induk berusaha (NIB) di OSS. Sebab salah satu syarat untuk diberikan bantuan hibah dari Dinas Koperasi harus memiliki NIB. Kemudian aspirasi permintaan baju seragam majelis taklim, AJP mengaku siap memberikan bantuan pribadi.
“Seragam ibu-ibu majelis taklim, pengadaannya melalui uang pribadi saya sendiri,” pungkas Ketua DPD Ormas MKGR Sultra.
Sebelumnya, Warga Kelurahan Sanua, Tomi meminta AJP mewujudkan pembangunan talud karena wilayah mereka tergolong rawan longsor. Warga juga mengeluhkan banjir setiap musim penghujan akibat drainase yang tersumbat.
“Wilayah kami menjadi langganan banjir setiap datang hujan. Salah satu penyebabnya karena drainase tersumbat oleh lumpur yang tidak pernah dikeruk,” kata warga Kelurahan Sanua, Tomi.
Selain itu, warga juga meminta lampu penerangan jalan, bantuan modal untuk UMKM dan baju seragam majelis taklim. (ali/b)
