KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Isu inflasi, tengkes (stunting) dan kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah serius yang ditangani pemerintah saat ini, tidak terkecuali di Kabupaten Buton. Hanya saja, penanganan tiga isu strategis nasional itu dinilai masih bersifat solusi jangka pendek. Sehingga, kondisi penanganan inflasi, tengkes hingga kemiskinan ekstrem saat ini, masih fluktuatif.
Pendapat itu diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Darmawan. Legislator dari Partai Golkar itu melihat, urusan inflasi di daerah butuh stimulan jangka panjang agar masalahnya tidak teratasi sesaat. Ia memandang, selama ini Pemkab hanya mengandalkan penyaluran bantuan Sembako, menggelar pasar murah dan sebagainya yang sifatnya hanya membantu warga sementara saja.
“Sampai saat ini belum ada kepala daerah yang serius menangani atau meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, pengendalian inflasi dan tengkes bukan dengan bagi-bagi Sembako atau membuka pasar murah. Namun dengan cara membuka ruang lapangan kerja,” gagas Darmawan, Minggu (21/1). Menurutnya, semestinya Pemkab Buton perlu memmerdayakan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) sebagai pusat penampungan hasil tani maupun tangkap di sektor perikanan dan pertanian. “Dua sektor itu adalah dengan jumlah mata pencarian masyarakat terbanyak di daerah kita ini,” lanjut Darmawan.
Peraih suara terbanyak dalam Pileg 2019 pada Dapil Buton 1 itu melihat, Perusda Buton belum berbuat banyak untuk masyarakat dan daerah. Salah satu pemicunya karena peran dalam perekonomian daerah masih sangat kecil. “Kita punya Perusda, tapi tidak dikelola optimal,” sorotnya. (c/lyn)
