Debat Keempat Pilpres Sengit

  • Bagikan
(Foto: Jawa Pos)
(Foto: Jawa Pos)

--3 Cawapres Menguasai Materi Debat
--Pengamat : Aktor Perusak Lingkungan dari Tambang Tak Diungkap

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 session keempat bergulir tadi malam. 3 calon wakil presiden (Cawapres), yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memaparkan pandangan mereka terkait tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat cawapres berlangsung sengit.

Pengamat politik Sultra, Dr.Muh Najib Husain mengungkapkan, 3 cawapres menguasai tema debat. Semua dipaparkan secara lugas. Menurutnya, debat sangat komplit karena cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD lebih banyak memotret (kritik) terhadap jalannya pemerintahan terutama yang berkaitan dengan tema debat.

"Cawapres nomor urut 1 dan 3 mengklaim apa yang dilakukan pemerintah saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satunya masalah sertifikasi tanah. Itu dianggap oleh belum sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Dr.Muh Najib, Minggu (21/1/2024), malam.

"Masyarakat mengharapkan ada pemberian tanah atau pengembalian tanah. Bukan hanya sekedar simbol saja dengan sertifikasi yang kemudian tidak bisa diwujudkan dilapangan," sambung Dr. Muh Najib.

Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, kata Dr. Muh Najib, akan melanjutkan program pemerintah. Cawapres Gibran lebih banyak memaparkan pemerintah saat ini sudah banyak melakukan berbagai upaya atau cara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Cawapres nomor urut 3 lebih fokus agar para petani dan nelayan tetap mendapatkan perhatian yang besar. Selanjutnya masyarakat tetap berada didesa dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan dana maupun kebijakan bantuan pupuk," jelas Dr. Muh Najib.

Meski debat cawapres berjalan lancar, Dr. Muh Najib melihat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah cawapres tidak memaparkan dan menggambarkan secara rinci mengenai kehidupan masyarakat dilingkar tambang.

"Secara umum dikupas, tapi secara spesifik tidak bisa memberikan contoh. Misalnya perusahaan apa yang melakukan perusakan lingkungan dari aktivitas tambang saat ini ? Itu yang harus diungkap. Siapa aktornya dan lain-lain," tegas Dr. Muh Najib.

Akademisi Fisip Universitas Halu Oleo (UHO) itu sebenarnya menginginkan dalam debat kali ini terdapat data yang lebih spesifik untuk diungkap masalah tema yang dibahas khususnya pada aspek lingkungan. "Masyarakat ingin tahu berapa kasus di pengadilan yang mengungkapkan persoalan dalam hal eksplorasi tambang yang banyak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan," kata Dr. Muh Najib.

Senada, pengamat politik Sultra lainnya, Andi Awaluddin Ma’ruf, SIP., M.Si mengatakan seluruh panelis telah menjalankan debat dengan baik dan menarik.

Cawapres nomor urut 1 dan 3 lebih banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan tema debat. Sementara cawapres nomor urut 2 berusaha memaparkan pembangunan berkelanjutan dengan penguatan dan perbaikan tentang lingkungan dan pertanahan.

Akademisi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu mencontohkan, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memaparkan pembangunan dengan mengedepankan aspek dan etika lingkungan.

"Cawapres nomor urut 1 memaparkan pentingnya etika pengelolaan lingkungan, sustainable development, serta diwujudkannya keadilan pada aspek pertanahan. Politik ekologi yang harus dikembalikan sebagai etika tentang kebijakan. Cawapres nomor urut 1 menilai kebijakan masa pemerintahan Jokowi selama 2 periode itu memang tidak berhasil," ujar Andi Awaluddin.

Sementara cawapres nomor urut 2, kata Andi Awaluddin, terus membahas program hilirisasi dimana aspek pembangunan keberlanjutan selalu menjadi poin dalam paparan. "Cawapres nomor urut 2 ingin melanjutkan program yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya," ungkapnya.

Cawapres nomor urut 3, lanjut Andi Awaluddin, kebanyakan mengkritik kebijakan pemerintah karena lemahnya kesadaran hukum. Aspek hukum tidak mampu ditegakan aparat. "Penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tema debat seharusnya bisa dieksekusi oleh pengambil kebijakan namun pada kenyataannya tidak bisa dieksekusi. Sebenarnya itu bisa diatasi oleh keinginan pemimpin dengan menindak lanjuti arah kebijakan dilapangan," jelasnya.

Andi Awaluddin memetik poin hasil debat kali ini, misalnya pada sektor pertanian masih terdapat beberapa persoalan seperti sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi, serta potensi ancaman krisis lingkungan dan potensi terjadinya bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Dari permasalahan yang ada, cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 memberikan paparan secara subjektif sesuai tema yang diperdebatkan. Sedangkan cawapres nomor urut 2 melihat telah terjadi keberhasilan seolah kebijakan soal agraria dan lingkungan hari ini berjalan normatif saja dan tidak ada persoalan," kata Andi Awaluddin.

"Tapi kembali lagi pada pilihan masyarakat. Publik akan menilai yang mana menyampaikan isu perdebatan dimana yang faktual dan pembicaraan dan mana yang normatif," tutup Andi Awaluddin. (ags/b).

  • Bagikan