--Debat Cawapres Digelar Besok, 21 Januari
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Debat Pilpres session ke-4 digelar besok, Minggu (21/1/2024). Tema debat calon wakil presiden (cawapres) mengulas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Dalam debat besok, 3 cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD adu gagasan soal tema-tema tersebut.
Publik tentu punya ekspektasi lebih terhadap pasangan calon dalam memimpin ke depannya terkait pembangunan berlanjutan di tengah tantangan global yang mendera bangsa ini. Pembangunan berkelanjutan mesti lebih berpihak pada rakyat dan dapat menciptakan keadilan ekonomi.
Pengamat pembangunan Sultra, Dr. Andi Syaiful Zainal mengatakan ada 3 point penting yang harus dipahami capres dan cawapres tentang pembangunan berkelanjutan. Pertama dimensi ekonomi. Cawapres harus memastikan pembangunan berkelanjutan harus seiring pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
"Cawapres harus memahami kekayaan dan peluang ekonomi kita melanjutkan pembangunan pemerintahan sebelumnya atau sebaliknya ingin perubahan. Ini penting agar bisa menciptakan keadilan ekonomi sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka," ujar Dr. Andi Syaiful kepada Kendari Pos, Jumat (19/1/2024), kemarin.
Kedua, dimensi sosial. Capres dan cawapres harus mampu mengkaji apakah dimensi sosial seperti kepastian Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan, dan kesehatan pada pemerintahan sebelumnya sudah memenuhi keinginan masyarakat atau tidak. "Kalau misalnya sudah memenuhi, tinggal dilanjutkan dan diperbaiki, kalau tidak harus ada perubahan," ungkap Dr. Andi Syaiful.
Ketiga, dimensi lingkungan. Menurut Dr.Andi Syaiful, lingkungan menjadi aspek penting dalam isu pembangunan berkelanjutan. Sebab, isu lingkungan berkaitan erat keberlangsungan kehidupan manusia. Ia menyarankan setiap capres dan cawapres hendaknya memiliki gagasan menjaga kelestarian lingkungan demi menjamin keberlangsungan pembangunan dan kehidupan manusia.
Ia mencontohkan, saat ini pemerintah sedang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Program ini hendaknya mengutamakan aspek lingkungan sehingga keberlanjutan program bisa terjamin pada masa pemerintahan yang baru.
"Semua aspek harus diperhatikan misalnya pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Jadi para kandidat tidak asal bicara saya tidak akan melanjutkan (pembangunan) tapi harus kita melihat dari dimensi lingkungan termasuk dimensi ekonomi dan sosial," jelas Dr.Andi Syaiful.
Akademisi Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari itu, menegaskan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu bagian mempromosikan sumber daya secara efisien dan bertanggungjawab demi terwujudnya pembangunan yang terintegrasi dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (kepentingan orang banyak). "Capres dan cawapres ini harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai isu terkait pembangunan berkelanjutan," tegasnya.
Sementara itu, pengamat pembangunan lainnya, Syamsul Anam S.E., M.Ec.Dev mengkaji pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi. Kata dia, konteks pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek ekonomi merupakan mendayagunakan sumber daya yang ada tanpa menghilangkan potensi penggunaan sumber daya tersebut untuk generasi yang akan datang.
Lebih tegasnya, memanfaatkan atau optimalisasi sumber daya ekonomi tanpa mengurangi daya guna sumber daya tersebut untuk generasi yang akan datang. Misalnya, kebijakan hilirisasi oleh pemerintah pusat. “Hilirisasi berpijak pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jika ditelisik mendalam dan menyeluruh, tidak mengakomodir kepentingan warga lokal jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi catatan penting bagi presiden dan wapres terpilih ke depan agar menciptakan akselerasi kebijakan yang bermuara pada pembangunan berkelanjutan,” kata Syamsul Anam kepada Kendari Pos, Jumat (19/1/2024).
Syamsul Anam menjelaskan, pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi adalah tatanan ekonomi yang berada pada kondisi ideal, lingkungan terjaga, dan keadilan sosial tercipta. Di Sultra misalnya memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun dampak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat nyaris tidak ada.
“Justru yang terjadi, masyarakat dihadapkan dengan bencana seperti banjir, longsor, rusaknya pemukiman warga dan lahan pertanian. Sehingga kerugian masyarakat sangat besar atas bencana yang menimpa tersebut,” jelas Syamsul Anam.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo (UHO) ini menguraikan, pembangunan di Sultra, mesti dikaitkan dengan aspek lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus taat dengan undang-undang lingkungan. Begitu pula pengelolaan pertambangan. Harus memenuhi kaidah best pratife good mining, termasuk pemanfaatan tenaga kerja mesti mengutamakan tenaga lokal, regional lalu tenaga kerja asing. “Perekonomian harus tumbuh tinggi tetapi juga harus berkeadilan sosial agar tercipta pembangunan berkelanjutan,” tandas Syamsul Anam. (ags/ali/b)
