KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sistem pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih mudah dan akuntabel. Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengintegrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai langkah awal, pemerintah menggandeng tim dari Universitas Brawijaya. Langkah ini bagian dari upaya pemerintah mendongkrak predikat SAKIP menuju BB dan A.
Kepala Biro Organisasi Setprov Sultra Saido Bonsai mengatakan cukup banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah diselesaikan sebagaimana hasil rapat refleksi 2023. Salah satunya menyangkut kinerja OPD yang mestinya kualitasnya lebih meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etos kerja. Sebagai resolusi kinerja, reformasi birokrasi yang diterapkan bisa mendongkrak etos kerja ke grate yang lebih tinggi dengan target A.
“Mohon kerjasama yang baik. Apalagi kita didampingi tim dari Universitas Brawijaya yang siap membantu peningkatan kinerja baik administrasi maupun penilaian lainnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris SMART Id Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke Kendari mengenalkan aplikasi smart SAKIP," kata Saido Bonsai dalam Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Peningkatan SAKIP Lingkup Pemprov Sultra 2024, di aula Hotel Kubah 9 kemarin.
Rakor ini sambungnya, merupakan tindak lanjut dari resolusi tahun 2024 dan upaya pemerintah meningkatkan dan percepatan implementasi SAKIP. Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014, pelaksanaan aktivitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal atas capaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi selama 6 tahun (2018-2023), menunjukkan trend peningkatan meskipun tidak signifikan.
“Nilai SAKIP dari 2018-2023 berada diangka 62,18 hingga 64,47 dengan prediket B. Lalu indeks LB berada diangka 58,67 sampai 61,70 dengan predikat B. Saat ini, kita berupaya mendapat predikat BB atau A," jelasnya.
Syarat menuju predikat BB lanjutnya, adalah adanya aplikasi yang terintegrasi. Untuk mewujudkan itu, pemerintah akan bekerja sama dengan SMART ID Universitas Brawijaya dalam pengembangan modal kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi atau yang dikenal dengan SMART SAKIP.
“Kegiatan ini diharapkan benar-benar menghasilkan akuntabilitas pemerintah yang kuat sesuai dengan yang direncanakan. Juga diharapkan mampu menghasilkan birokrat yang mampu menjawab setiap tantangan di era 5.0 ini,” harapnya.(c/ali).
