--Hasil Kajian Jadi Dasar Kebijakan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Meritokrasi di pemerintahan kini tengah gaung-gaungkan. Sistem ini dianggap sangat objektif lantaran memiliki tolak ukur yang jelas. Jabatan strategis harus didasari kompetensi dan prestasi. Bukan sekedar orang dekat.
Di Sulawesi Tenggara (Sultra), cukup banyak pejabat yang kompeten. Namun hanya sedikit yang meninggalkan legacy. Diantara pejabat itu, Dra. Hj. Isma M.Si menjadi sampel. Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini selalu mengukir inovasi di jabatan yang diembannya.
Dijabatannya saat ini, Hj Isma sukses mengubah status Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Secara nasional, Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam provinsi terkemuka mengalihstatuskan nomenklatur lembaga.
Bukan hanya itu, ia turut menguatkan produk hasil kajian BRIDA sebagai dasar kebijakan pemerintah. Di sisi lain, tata kelola administrasi, keuangan dan sistem penelitian lebih terarah. Kini, BRIDA telah memiliki rencana induk dan peta jalan pemajuan riset dan inovasi daerah.
Sejak awal Balitbang terbentuk, Pemprov tak memiliki acuan penelitian. Jangan heran, sebagian besar produk hasil penelitian terkesan mubasir dan hanya menghasilkan tumpukan berkas tanpa bisa dieksekusi.
Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra ini, turut menatausahakan keuangan kelitbangan menjadi lebih akuntabel. Bila sebelumnya, proses pencairan anggaran penelitian bisa melalui person. Kini, harus antar lembaga dalam hal ini BRIDA dan perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM). Dengan penerapan sistem, pertanggungjawaban laporan keuangan tidak mudah dimanipulasi.
Selasa (16/1), Hj Isma bertandang ke studio mini Kendari Pos (KP) Channel. Kehadirannya disambut Direktur Kendari Pos, Irwan Zainuddin bersama jajaran manajemen. Isma hadir sebagai narasumber Podcast Kendari Pos Channel yang dipandu langsung Wadir Kendari Pos Awal Nurjadin.
Pada kesempatan tersebut, Hj Isma membeberkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BRIDA. Ia menjelaskan, salah satu tupoksi dari BRIDA yakni menjadi alat dari Pemda dalam hal ini Kepala Daerah dalam rangka pengambilan keputusan melalui riset.
“Selama ini kebijakan kepala daerah disiapkan berdasarkan intuisi. Alhamdulillah selama ini intuisi nya cukup baik, tapi lebih akurat lagi kebijakan itu by riset,” ungkap Hj. Isma.
Tahun ini, ia menargetkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki satu inovasi. Hal tersebut penting untuk diwujudkan pasalnya saat ini, indeks inovasi daerah masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Isma yakin, lahirnya inovasi dari OPD bisa mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagai salah satu tolok ukur terwujudnya Good Governance dan pemerintahan yang melayani.
Untuk lebih jelasnya, bincang-bincang bersama Hj Isma yang dipandu Wadir Kendari Pos Awal Nurjadin. Ada baiknya, nonton langsung di kanal YouTube KP Channel. Bisa membaca di harian cetak Kendari Pos edisi hari ini dan jejaring media online Kendari Pos. (mal)
