--Terkait Kinerja di Akhir Masa Pemerintahan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, isu pemakzulan yang menimpa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi autokritik dalam menjalankan pemerintahan. Meski memang, bukan hal yang mudah untuk memakzulkan suatu pemerintahan.
"Ketika presiden melanggar konstitusi, maka wacana tentang pemakzulan itu seharusnya menjadi autokritik, termasuk bagi presiden, agar di dalam akhir masa jabatan beliau dapat menjalankan tugasnya agar pemilu berjalan demokratis, dengan baik, bagaimana rakyat bisa menyampaikan hak politiknya dengan bebas tanpa intimidasi," kata Hasto kepada wartawan, Senin (15/1/2024).
Hasto menyindir majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ia menyebut, ada manipulasi konstitusi sehingga memuluskan Gibran jadi cawapres.
"Inilah yang kemudian membuat pergerakan civil society karena seringkali majunya mas Gibran dengan melakukan manipulasi konstitusi di tingkat implementasi lapangan menjadi sulit dibedakan kapan pak Jokowi sebagai presiden, kapan sebagai ayah dari mas Gibran. Ini yang menimbulkan persoalan di dalam implementasi lapangan," tegas Hasto.
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi, karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.
Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, kepala negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal.
Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. "Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024). (jpg)
