KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pengadaan baju khas tenun wakatobi untuk siswa SD dan SMP di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, dipertanyakan. Salah satu project program Merdeka Belajar itu dianggap belum urgent, ketimbang mengentaskan angka putus sekolah di Wakatobi.
Anggota DPRD Wakatobi, La Ode Nasrullah, menyoroti efektivitas anggaran pengadaan baju khas tenun daerah yang masuk dalam program Merdeka Belajar. Ia lantas meminta perhitungan mengenai pembagian baju khas tenun untuk siswa SD dan SMP se Wakatobi, dengan angka putus sekolah. “Pengadaan baju khas tenun, apakah bisa menurunkan angka putus sekolah atau sebaliknya,? tanya Nasrullah.
Katanya, indikator pada program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wakatobi tahun 2022 adalah menekan angka putus sekolah. Tapi, justru program yang dilakukan adalah pengadaan baju tenun, apakah proyek itu bisa menekan angka putus sekolah atau tidak.
Wakil Ketua II DPRD Wakatobi ini mengkritisi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TA PD) yang masih mengizinkan program pengadaan baju tenun ini dilaksanakan.
“Kita masih heran kok TA PD masih mengizinkan program ini. Ini bukan perdebatan soal sarung tenun. Tapi ini adalah pemakluman dari DPRD tahun 2022, bahwa silakan membuat baju itu tapi harus dari tenun lokal,” tambahnya.
Ia menambahkan perdebatan anggota DPRD sejatinya bukan soal penting atau tidaknya baju tenun itu, melainkan efektivitas anggarannya. “Indikatornya apa? Jelas angka putus sekolah. Sementara yang dikasih baju itu kan yang sekolah,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Wakatobi, La Ali Wangi sebelumnya telah menjelaskan Program Merdeka Belajar sangat penting sehingga masih dijalankan bahkan sampai tahun 2024 ini. Salah satunya, untuk meringankan beban orang tua. Apalagi program tersebut bukan hanya pengadaan baju khas tenun daerah melainkan ada bantuan beasiswa untuk SD, SMP hingga kalangan mahasiswa yang berasal dari Wakatobi. (thy/c)
