KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Pengawasan ketat terhadap seluruh proses pembagian bantuan di setiap kecamatan dilakukan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana. Kebijakan tersebut sebagai upaya meningkatkan transparansi distribusi pada warga yang berhak dan juga respon terhadap banyaknya potensi penyalahgunaan dan ketidakmerataan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Bombana, Ir. Ardi A.
“Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan jika bantuan yang disalurkan pemerintah ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus mengurangi risiko tak tepat sasaran,” ungkapnya, Kamis (11/1).
Diakui Politikus Partai Amanat Nasional itu, berdasarkan fakta lapangan ada beberapa stimulan, khususnya program keluarga harapan (PKH) melalui pelabelan rumah penerima telah dilakukan Dinas Sosial. Di situ terlihat ada yang tidak tepat sasaran.
“Jadi ada masyarakat yang betul-betul miskin tidak mendapat bantuan dari Dinsos. Tapi di sebelah, warga yang rumahnya permanen, punya kendaraan dan sawah, justru mendapat label merah,” sorot Ardi.
Untuk itu, kedepannya, ia akan melakukan pengawasan secara ketat pada seluruh bantuan yang akan disalurkan. Diharapkan, melalui pengawasan ketat yang dilakukan DPRD, akan menjadi jembatan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. (c/idh)
