KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Beban APBD Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 cukup berat. Tahun ini, kebijakan anggaran lebih difokuskan membiayai penyelenggaraan Pemilu. Tak heran, usulan riset Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sultra belum bisa dieksekusi. Pasalnya, plot anggaran riset yang diajukan terpangkas nihil.
Kepala BRIDA Sultra Hj Isma mengatakan sidang majelis arah kebijakan menghasilkan 45 usulan riset. Yang terdiri dari 40 usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lima dari akademisi. Namun karena pemangkasan anggaran, risetnya belum bisa dilakukan tahun 2024 ini. Dari hasil pembahasan, BRIDA hanya kebagian anggaran rutin kantor.
“Kebijakan anggaran belum berpihak kali ini. Hal ini cukup dimaklumi lantaran anggaran difokuskan pada Pemilu. Sejumlah riset yang diajukan tertunda. Termasuk 20 kajian penelitian yang dianggap vital dan diperlukan OPD tidak bisa jalan karena tak ada anggaran sama sekali,” keluhnya kemarin.
Ia berharap ada tambahan anggaran untuk riset tahun ini. Mengingat tahun lalu, BRIDA telah mencoba menyusun rencana induk kelitbangan dan peta jalan kemajuan riset dan kini tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.
“Tapi lagi-lagi soal anggaran. Riset sama sekali tak dianggarkan tahun ini. Kalau Riset dan penelitian mau dibawa di perubahan saya kira tidak bisa. Sebab perubahan waktunya singkat sementara riset bisa tuntas tiga sampai 6 bulan. Kalaupun hanya sebatas kajian saya juga tidak berani mengkaji diakhir tahun karena kita tahu para periset atau pengkaji tidak secepat itu,” jelasnya.
Satu-satunya kajian yang dibuat tahun ini lanjutnya, menyangkut indeks ketahanan pangan Sultra yang tiap tahun kian menurun. Kajian ini mendapat sorotan khusus. Bahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memerintahkan melaksanakan riset. Selain itu, terdapat pula usulan dari Lembaga Adat Tradisional (LAT) yang mencakup penyusunan buku sejarah juga menghadapi kendala serupa.
“Meski sudah berhasil meluncurkan buku sejarah Buton pada tahun sebelumnya, anggaran terbatas memaksa BRIDA menyisir dana yang ada guna mengakomodir usulan untuk penyusunan sejarah Tolaki yang telah terdaftar HAKI di KemenkumHAM. Mengingat usulan ini sudah sejak lama ada,” terangnya.
Tahun ini, tidak akan banyak kajian. Berbeda dengan tahun lalu yang berhasil menyelesaikan 13 hasil penelitian dan kajian. Beberapa topik riset tersebut melibatkan sektor pariwisata, budaya, Pilkada serentak, serta teknologi tepat guna, seperti kajian tentang pembuatan teh herbal. Kajian-kajian ini nantinya akan dimanfaatkan oleh OPD dalam pelaksanaan program kerjanya.
“Saya kira ini menimbulkan keprihatinan terhadap kemungkinan stagnasi perkembangan riset di wilayah Sultra. Mengingat keterbatasan anggaran yang menghambat berbagai inisiatif riset yang diusulkan,” pungkasnya. (b/rah)
