IPH Sultra Peringkat 7 Nasional

  • Bagikan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto (tengah) mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri dan BPS RI secara virtual, Senin (8/1/2024). (BIRO ADPIM PEMPROV SULTRA)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto (tengah) mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri dan BPS RI secara virtual, Senin (8/1/2024). (BIRO ADPIM PEMPROV SULTRA)

--Pemprov Operasi Gerakan Pangan Murah di Muna Barat dan Buton

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi pusat perhatian pemerintah pusat. Bukan karena prestasi namun harga bahan pangan yang melambung. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merilis Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra berada di peringkat 7 nasional. Di level Sultra, IPH tertinggi di Kabupaten Muna Barat, menyusul Kabupaten Buton.

"Kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Muna Barat dengan nilai IPH 9,23 persen. Komoditas yang punya andil besar dalam IPH itu adalah udang basah, beras dan cabai rawit. Di Kabupaten Buton, IPH mencapai 3,31 persen dengan komoditas ikan kembung, bawang merah dan cabai merah," ujar Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat koordinasi (rakor) inflasi mingguan bersama pemprov, pemkab/pemkot se-Indonesia yang digelar Mendagri secara virtual, Senin (8/1/2024).

Menyikapi kondisi itu, Pemprov Sultra melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sultra segera mengambil langkah-langkah strategis terkait IPH sangat tinggi di Kabupaten Muna Barat dan Buton. Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan menggelar operasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di 2 kabupaten itu.

"Dalam gerakan pangan murah, diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti dinas perkebunan, koperasi, karantina, Bulog, untuk bersama-sama mengatasi situasi ini dengan melakukan introspeksi dan langkah-langkah strategis," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sultra, Ari Sismanto usai rakor bersama BPS RI dan Kemendagri secara virtual, Senin kemarin.

Selain itu,TPID Provinsi Sultra diharapkan segera berkoordinasi dengan TPID Muna Barat dan Buton untuk mengambil tindakan cepat, menekan laju IPH. Menurut Ari Sismanto, tahun sebelumnya Kabupaten Muna Barat secara berturut-turut "memimpin" IPH nasional. Hal itu menjadi perhatian nasional.

"Bapak Mendagri selalu mewanti-wanti pemerintah daerah untuk terus menangani inflasi setiap minggu. Karena akan ada sanksi bila tak mampu kendalikan inflasi," tutur Ari Sismanto. (rah/b)

  • Bagikan

Exit mobile version