—Patuh Aturan dan Melek Perkembangan Zaman
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Era digitalisasi saat ini sangat disadari, tantangan pemerintah beberapa dekade terakhir dan juga jauh kedepan semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Hj St Chadidjah.
“Seiring dengan era globalisasi dewasa ini, dituntut adanya transparansi pada semua aspek kehidupan termasuk pada pemerintahan. Salah satunya, terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan kualitas dan kompetensi aparaturnya,” sebut Sekda St Chadidjah.
Hal itu diungkapkan Jenderal ASN tersebut saat membuka Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti ratusan Aparatur perencana keuangan dan bendahara baik dari OPD, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kelurahan, di Claro Hotel Kota Kendari.
“Kita berharap pengelolaan keuangan berubah mengikuti perkembangan zaman, termasuk regulasi dan sumber daya aparatur pada OPD, Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan yang membidangi pengelolaan dan perencana keuangan sertaperbendaharaan,” kata Chadidjah.
Mantan Kadisperindag Konsel itu menyebut akuntabilitas merupakan salah satu prinsip menciptakan good governance, dan mendorong lahirnya sumber daya aparatur yang patuh dan disipilin menegakkan aturan.
“Aparatur sebagai garda terdepan harus patuh terhadap aturan perundangan atau sesuai regulasi. Guna mewujudkan pemerintahan bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda St Chadidjah mengatakan, regulasi terkait digitalisasi pengelolaan daerah keuangan membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaannya “Pemda terus memberi ruang peningkatan kualitas SDM baik dalam pendidikan formal atau non formal. Sehingga, kegiatan sosialisasi hari ini bagian dari itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Konsel, H Nisbanurrahim mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM para pengelola keuangan melalui digitalisasi transaksi. Kegiatan diikuti Kasubag Perencana dan Bendahara pengeluaran seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan.
“Soialisasi dan pelatihan akan difokuskan pada pengelolaan perpajakan oleh bendahara, dan regulasi terbaru terkait transaksi non tunai dan penerapan kartu kredit pemerintah daerah,” jelasnya. (ndi/b)
